Minggu, 25 Maret 2018

Jokowi Minta Tarif Tol Turun, Budi Karya: Ada Identifikasi Kemahalan



Jakarta
- Pemerintah saat ini tengah menggodok berbagai skema agar tarif tol bisa diturunkan. Ongkos masuk jalan bebas hambatan selama ini dianggap sangat membebani penggunanya, khususnya para pengusaha logistik.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, berujar saat ini ada tiga formula yang akan disiapkan pemerintah untuk menekan tarif. Perpanjangan konsesi jalan tol dianggap paling realistis. Kemudian opsi lainnya dengan pembagian kelas kendaraan, dan terakhir keringanan pajak bagi BUJT (Badan Usaha Jalan Tol).

"Satu tentunya nanti pengelola diberikan konsesi lebih banyak. Jadi satuan harga lebih rendah 10 sampai 15%. Lalu kami usulkan ada suatu kemudahan pajak bagi BUJT. Yang ketiga pengklasifikasian truk logistik yang mahal jadi murah," jelas Budi ditemui di Jakarta, Minggu (25/3/2018).

"Ada satu contoh di ruas jalan tol di Timur yang saat ini kira-kira Rp 180.000, dengan sistem baru ini bisa (turun) Rp 90.000," katanya lagi.

Menurut mantan Dirut Angkasa Pura II ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan tarif tol yang berlaku saat ini. Jika ini bisa ditekan, maka ongkos logistik di Indonesia bisa semakin bersaing.

"Tapi kalau kita membangun jalan tol itu harus juga memberikan keringanan kepada masyarakat. Identifikasi Pak Presiden ada beberapa kemahalan yang ditanggung oleh truk-truk logistik. Oleh karenanya kita evaluasi bersama, hasil evaluasi tersebut ada 3 hal yang menjadi suatu catatan," ungkap Budi.

Sebagai informasi, saat ini tarif tol yang ada berkisar Rp 900 hingga Rp 1.300/kilometer (km). Dengan adanya perpanjangan masa konsesi ini, maka tarif tol bisa ditekan hingga di bawah Rp 1.000. Perpanjangan konsesi mulai dari 5 tahun hingga 10 tahun. (zul/zul).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar