Bidikdata – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang digembar-gemborkan kalangan oposisi semakin bertambah sebenarnya tidak lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya. Mengingat besaran (size) perekonomian bangsa yang diukur sebagai GDP juga mengalami peningkatan yang signifikan.
Provokasi dari pihak-pihak yang menginginkan pergantian kekuasaan dengan menakut-nakuti rakyat bahwa utang luar negeri negara seolah-olah telah membahayakan keuangan negara.
Masyarakat tentunya sudah dewasa dan tidak mudah diprovokasi mengenai utang negara tersebut, karena perekonomian Indonesia lebih sehat dan kemampuannya lebih baik di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Perkembangan infrastruktur dan pembangunan bandara serta pelabuhan yang optimal sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia dan meningkatkan persatuan bangsa juga secara signifikan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 27,5 persen masih relatif baik dibanding negara lain.
Proporsi utang Indonesia masih stabil dan proporsional terhadap GDP, bahkan Indonesia tidak masuk dalam daftar 19 negara dengan jumlah hutang terbanyak vesi Business Insider dimana Jepang menduduki ranking pertama dengan rasio hingga 248,1% dibanding GDPnya.
Dilanjutkan Yunani yang masih terseok-seok perekonomiannya dengan rasio 178,4%, Lebanon 139,1%, Italia 132,6%, Portugal 128,8% Dan Jamaica 124,3 Persen.
Menurut Sri Mulyani penggunaan utang tanpa menghasilkan apapun atau bersifat konsumtif akan berbahaya bagi negara maupun sebuah perusahaan. Namun utang yang produktif bukanlah sebuah masalah.
“Negara itu seperti korporasi, kalau utang untuk investasi dan ternyata ekspansinya bagus, menghasilkan pendapatan, utang bukan problem. Tapi utang bisa menjadi disaster, kalau tidak jadi apa-apa. Jadi kualitas spending dan kemampuan birokrasi untuk menjaga utang sangat penting,” jelas Sri Mulyani.
Pemerintah tentu tidak akan membiarkan utang negara mencapai besaran seperti negara-negara tersebut, dengan tetap melakukan kontrol terhadap proporsi utang dan memastikan bahwa utang tersebut produktif.
Sri Mulyani juga menolak jika dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang digencarkan Jokowi terlalu ambisius. Menteri Kuangan ini mengatakan tidak tepat mengatakan ambisius karena seluruh rencana pembangunan yang dikerjakan Jokowi saat sudah lama direncanakan.
Semisal proyek transportasi massal seperti MRT di Jakarta Sri Mulyani menyebutkan proyek tersebut sudah direncanakan sejak 1998, tapi karena tidak pernah dieksekusi hingga akhirnya jalan Jakarta menjadi macet dulu, baru dikatakan MRT ini sudah penting dan harus dibangun.
Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi senantiasa berusaha untuk mengelola ekonomi bangsa dengan sangat hati-hati dan transparan serta diperuntukkan bagi sebesar-besar kepentingan rakyat.
Kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada pemerintah tentunya akan memberi dorongan yang kuat bagi kemajuan bangsa yang pada gilirannya akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar