PT Pos Indonesia sebelumnya telah membebaskan ongkos kirim bagi paket-paket bantuan yang ditujukan untuk korban gempa Lombok. Paket bantuan tersebut diserahkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB untuk didistribusikan di pos-pos pengungsi.
Namun, di media sosial beredar kabar bahwa banyak kiriman paket masyarakat melalui Kantor Pos tidak diberikan pada penerimanya di Mataram. Bahkan beredar isu bahwa Kantor Pos mengklaim paket milik masyarakat tersebut. Terparahnya, isu yang beredar bahwa kiriman masyarakat diklaim untuk pencitraan presiden mengunjungi Lombok.
iklan
Kabar tersebut menjadi viral di masyarakat, sehingga beberapa netizen mendesak masyarakat untuk menggelar demo di Kantor Pos.
Seorang warga Erni Sri Wahyuni mengaku hingga saat ini belum dapat mengambil paket miliknya di Kantor Pos. Padahal berdasarkan hasil print out paket yang datang, paket miliknya telah masuk pada 14 Agustus kemarin.
“Kiriman saya dari Surabaya sampai saat ini belum masuk. Tadi saat saya tanya, pegawainya minta nomor telpon agar nanti saya ditelpon ketika barang saya siap diambil. Katanya sih masih dicarikan,” ujarnya.
Kepala Kantor Pos Mataram, Made Wirata yang ditemui di Kantor Pos Mataram, membantah isu-isu yang beredar di media sosial tersebut. Dia mengatakan, sebagai bentuk empati, PT Pos Indonesia menggratiskan pengiriman bantuan untuk korban gempa di Lombok, dengan syarat paket bantuan tersebut didistribusikan melalui BPBD NTB tanpa ada tujuan pengiriman.
“Pertama, Kantor Pos membuat program Peduli Gempa Lombok karena kita berempati dengan warga Lombok. Karena itu tercetuslah ide menghimpun bantuan masyarakat baik pribadi maupun dari komunitas untuk masyarakat di Lombok. Pengumuman kami pertama itu bunyinya kiriman itu dibebaskan dari biaya kirim tapi tujuannya jelas, ke posko-posko atau ke posko peduli gempa,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar