Jakarta - Program dana kelurahan pemerintah mendapat kritikan dari partai oposisi. Sebab, program tersebut muncul menjelang pemilihan umum (pemilu).
Menanggapi itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerangkan, dana kelurahan merupakan bagian dari dana desa. Dana desa sendiri sudah berjalan pada saat ini.
"Ini kan bagian dari dana desa, ini kan sudah berjalan, berproses. Dan ini penting," ujarnya usai acara 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Auditorium Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, tidak tepat jika dana kelurahan dikaitkan dengan aktivitas politik. Sebab, dana kelurahan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
"Ini kan untuk kesejahteraan rakyat bukan politis namanya," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, beberapa program terkait dana bantuan masyarakat dinaikkan anggarannya, entah itu terkait langsung dengan tahun politik atau tidak. Hal itu sekaligus membela pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno soal 'ada udang di balik batu' dari program dana kelurahan
"Memang kita lihat menjelang pemilu seluruh dana bantuan masyarakat itu dinaikkan," kata Andre saat dihubungi, Minggu (21/10/2018).
Andre lalu mengungkit beberapa program untuk rakyat yang anggarannya disebutnya dinaikkan pemerintah. Dia bicara soal program yang awalnya hanya kisaran Rp 20-30 triliun kini mencapai kisaran Rp 70 triliun.
"Jadi memang modus pemerintah Pak Jokowi ingin menang. Ingin menang tentu melakukan segala hal termasuk mengirim uang ke masyarakat, sekarang dana kelurahan," katanya.
(fdl/fdl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar