Empat tahun sudah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Lalu apa yang sudah dicapai keduanya?
Pencapaian 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi antara lain:
– Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4,9 persen pada 2015 menjadi 5,27 persen pada Semester II 2018 sehingga menurunkan Triple Disease (pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan) yang diikuti dengan tingkat inflasi yang rendah.
– Penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,81 persen pada Februari 2018 menjadi 5,13 persen pada Februari 2018.
– Angka kemiskinan mencapai single digit yaitu 9,82 persen atau menurun dari 11,22 persen pada 2015.
– Tingkat ketimpangan pendapatan berhasil ditekan menjadi 0,389 persen di 2018 dari 0,408 persen di 2015.
– Inflasi rendah untuk menjaga daya beli masyarakat. Inflasi menurun dari 3,35 persen di 2015 menjadi 2,88 persen di September 2018.
Selain hal diatas Staff khusus Presiden di bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, setidaknya secara umum ada lima hal yang bisa diperhatikan dalam pencapaian Jokowi-JK di empat tahun ini.
Pertama, pencapaian makro ekonomi nasional. Kedua, keadilan ekonomi dan sosial. Ketiga, kemandirian ekonomi.
Keempat, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Kelima, pengelola pembangunan, terutama dari sisi fiskalnya.
Dari kelima itu, Erani lebih menyoroti hal yang belum banyak disinggung, yakni Indonesia dalam empat tahun terakhir ini masuk dalam zona stabilisasi harga yang standarnya itu sudah seperti negara maju.
“Ini seperti era baru ekonomi Indonesia,” ungkap Erani belum lama ini.
Lebih lanjut ia merinci, hal itu ditopang dari inflasi yang bisa dipertahankan di bawah 4%. Layaknya negara di Eropa, inflasi tidak pernah nyaris di atas 5%.
Ia berpendapat, angka inflasi merupakan wujud berhasilnya pemerintahan Jokowi dalam menghadapi harga pangan dan membangun rantai pasok yang efisien. Dengan inflasi yang rendah, maka masyarakat diuntungkan karena pendapatannya tidak akan tergerus dengan harga yang meningkat.
Bahkan dari sisi produsen pun, di tengah inflasi yang rendah ini, masih bisa berekspansi. Sebab, pemerintah memberikan berbagai insentif. “Sehingga baik produsen dan masyarakat dua-duanya bahagia,” kata Erani.
Jelas, tambahnya, keadaan saat ini jauh berbeda di empat tahun sebelumnya yang angka inflasinya bisa mencapai 8%.
“Tanpa kita sadari, kita menuju pada situasi di mana negara ini berhasil menata ekonominya,” tutur Erani.
Sejatinya, inflasi merupakan indikator penting hampir semua negara. Pasalnya, jika inflasi rendah, maka tingkat suku bunga juga bisa rendah. Sehingga bisa mengerek investasi.
“Kalau investasi naik maka potensi pertumbuhan ekonomi juga bisa tercapai,” ujar dia.
Pemerataan ekonomi
Erani juga mencatat, pemerataan ekonomi juga sudah dilakukan pemerintah lewat pembangunan infrastruktur. Hal itu dilihat dari 223 proyek strategis nasional (PSN) yang terletak di seluruh Indonesia.
Yakni sebanyak 53 proyek (Rp 545,8 triliun) di Sumatera, 89 proyek (Rp 995,9 triliun), Sulawesi 27 proyek (Rp 308,3 triliun), Kalimantan 17 proyek (Rp 481 triliun), Bali dan Nusa Tenggara 13 proyek (9,4 triliun), Maluku dan Papua 12 proyek (464 triliun), dan 12 proyek dan tiga program nasional (1.345,7 triliun).
“Pemerintah semata-mata melakukan hal itu karena ingin menciptakan ekonomi yang adil,” kata Erani.
Bahkan dengan begitu, ia meyakini apa yang dilakukan pemerintah saat ini bisa menjadi warisan terbesar yang bisa dirasakan masyarakat dalam 25 tahun mendatang.
Tak hanya dalam negeri di tingkat internasional, pertumbuhan ekonomi RI tergolong tinggi Malaysia dan Singapura, tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat baik bahkan mendapat pujian dari lembaga internasional. Hal itu memperlihatkan kebijakan fiscal dan struktural reform terus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas yang terlihat dari penurunan angka kemiskinan, inflasi dan rasio gini yang rendah.
Pemerintah Jokowi-JK berhasil membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keberhasilan tersebut terbukti dari penurunan jumlah desa tertinggal dengan bertambahnya desa berkembang sebanyak 9.548, peningkatan jumlah desa mandiri sebanyak 881, persentase jumlah penduduk miskin menurun menjadi 9,8 persen dan persentase kontribusi PDRB KTI terhadap PDB Nasional sebesar 20,20 persen.
Dari data BPS menyebut tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2018 berada di angka 5,13 persen dan terendah sejak beberapa tahun terakhir. Lapangan kerja yang tercipta sejak 2014 hingga awal 2018 sesuai target pemerintahan Jokowi-JK yaitu mencapai 8,9 juta.
Fokus pemerintah di bidang ekonomi dalam sisa waktu yang ada yaitu : mencapai pertumbuhan yang lebih berkualitas, menjaga tingkat inflasi, Pemerintah dan BI memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan akan menekan defisit neraca transaksi berjalan di bawah 3 persen, menjaga realisasi belanja sosial untuk melindungi masyarakat prasejahtera dan perbaikan iklim investasi serta usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar