Rencana relawan 212 akan mengadakan Jambore Nasional pada 30 November mendatang ternyata membawa kepentingan politis. Hal tersebut terungkap dengan adanya surat izin kepada Polri terkait rencana kegiatan Jambore Nasional 212 oleh DPP Persaudaraan 212 yang memiliki agenda pelatihan relawan untuk pemenangan pasangan Prabowo-Sandi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa agenda yang seharusnya bertujuan untuk silaturahmi tersebut telah dimanfaatkan untuk kegiatan politik Capres.
‘Terkait program kerja DPP Persaudaran Alumni 212, maka dengan ini kami DPP PA 212 akan menggelar pelatihan relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (PAS)’, Demikian tertulis dalam surat tersebut. Ketua Pelaksana Jambore Nasional 212, Wahidin pun membenarkan acara tersebut. “Iya Insya Allah,” ujarnya singkat.
Masyarakat dan media agar tidak hadir atau berpartisipasi serta mendokumentasikan/ memberitakan kegiatan tersebut, karena hanya menguntungkan pihak tertentu. Selain itu juga menyalahi aturan kampanye yang telah ditetapkan.
Kapitra Ampera meminta berbagai pihak untuk tidak membawa agama ke dalam ranah politik dan agar menghentikan membawa kegiatan keagamaan yang tidak konstektual terhadap dukungan politik.
Menurut Kapitra, sebaiknya bila ingin memberikan dukungan, cukup dukungan politik untuk Prabowo-Sandiaga. “Tidak perlu bawa lagi heroisme aksi bela Islam untuk mendukung paslon tertentu, seperti yang Jambore di Cibubur itu, kan kental banget nuansa politisnya,” ujarnya.
Ia juga meminta supaya tidak ada klaim dukungan ulama. “Ulama di Indonesia itu banyak, dan mewakili seluruh komponen masyarakat. Jangan dibilang ini ulama saya, ini ulama kamu, dan hanya ulama saya saja yang benar,” ujarnya.
“Hentikan memberi doktrin ke masyarakat untuk mendukung pasangan calon pasangan presiden dengan mengatasnamakan agama,” lanjut Kapitra.
Sementara iti, Polisi sudah mengetahui akan adanya reuni akbar alumni 212. Rencananya aksi itu akan digelar di silang Monas, Jakarta pada 2 Desember 2018 mendatang.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, sejatinya reuni itu tidak perlu dilakukan. “Kami sudah monitor mereka akan ada kegiatan, tetapi saya selaku Kadiv Humas mengimbau supaya tidak dilaksanakan,” ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/11).
Kalaupun akhirnya reuni 212 tetap berlangsung, Setyo mengimbau agar para pesertanya tertib. Yakni dengan mengikuti peraturan yang berlaku, tidak membuat kegaduhan, keonaran, keributan, anarkis, dan merusak fasilitas publik.
“Jangan (sampai seperti itu) kalau memang dilaksanakan. Tapi kalau tidak (diselenggarakan), akan lebih baik,” tegas dia.
Apakah ada arahan khusus ke Kepolisian Daerah setempat? Setyo mengaku belum mengetahuinya secara pasti. “Setahu saya, Polda Metro Jaya yang punya atensi khusus, tapi nanti saya cek,” ujarnya.
Kabarnya dalam reuni 212, akan ada deklarasi akbar relawan Prabowo-Sandi dari seluruh Indonesia.
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar