Kegiatan pembangunan infrastruktur dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berorientasi Indonesiasentris mulai terasa di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi Riau yang dikenal dengan julukan Bumi Lancang Kuning.
Salah satu yang menonjol adalah pembangunan jalan tol trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai dengan total panjang 131,48 km. Jalan tol Pekanbaru-Dumai ini merupakan bagian dari integral Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang direncanakan akan membentang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan menyambungkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai provinsi Lampung.
Ruas tol trans Sumatera ini adalah salah satu ruas yang terletak di Provinsi Riau dan akan menghubungkan Pekanbaru dengan Kandis dan Dumai.
Ruas ini terbagi kedalam 6 seksi yakni: (1) Seksi I: Pekanbaru – IC Minas; (2) Seksi II: IC Minas- IC Kandis; (3) Seksi III: IC Kandis Selatan – IC Kandis Utara; (4) Seksi IV: IC Kandis Utara – IC Duri Selatan; (5) Seksi V: IC Duri Selatan – IC Duri Utara; (6) Seksi VI: IC Dumai – Junction Duri. Ruas ini akan menghubungkan Kota Pekanbaru (Ibukota Provinsi Riau) dengan Kota Dumai.
Dengan potensi pengembangan agrobisinis serta status Dumai sebagai kota yang memiliki industri Perminyakan yang maju, ruas ini diharapkan dapat terus mendukung pengembangan sektor industri tersebut.
Selain itu untuk sektor energi di era pemerintahan Jokowi-JK telah dilakukan pembangunan PLTU Riau-1 berkapasitas 2 x 300 MW.
Awal tahun 2018 Perusahaan energi multinasional Blackgold Natural Eesources telah menerima Letter of Intent (LOI) dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) proyek PLTU Riau-1 tersebut.
PLTU Riau-1 ini masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025. Nilai investasinya diketahui mencapai US $900 juta (sekitar Rp12,93 triliun).
Infrastruktur lainnya yang sedang dibangun adalah Jembatan Siak IV yang akan menghubungkan pusat kota Pekanbaru ke Kecamatan Rumbai.
Jembatan Siak IV ini sebenarnya sudah diproyeksikan sejak tahun 2009 silam. Hanya saja, pada tahun 2014 lalu, Gubernur Riau, Annas Maamun menghentikannya pembangunan jembatan dengan alasan ada dugaan penyimpangan dana.
Jembatan Siak IV ini memiliki panjang sekitar 834 meter dengan lebar 18,5 meter.
Di bidang agrobisnis Presiden Jokowi juga telah membawa perubahan pada sektor Sawit di Provinsi Riau, dimana luas perkebunan semakin meningkat menjadi 14,03 juta hektar.
Selain itu produksi minyak sawit pada tahun 2017 meningkat 18% menjadi 41,98 juta ton dibandingkan tahun 2016. Riau saat ini menjadi salah satu sentra produksi sawit terbesar di Indonesia.
Pada sektor keamanan angka kejahatan dan kriminalitas di Provinsi Riau terus mengalami penurunan, dengan rincian pencurian berat menurun 12,8%, Curanmor menurun 1,6% dan pencurian dengan kekerasan menurun 39,6 %.
Penurunan angka kriminalitas tersebut tentunya juga merupakan peran serta masyarakat. Seperti penegasan Kapolda Riau Irjen Pol. Nandang yang menyebut tanpa masyarakat tidak akan mampu menekan angka kejahatan.
Namun salah satu yang bersejarah di era pemerintahan Jokowi adalah pengambilalihan Blok Rokan yang selama 50 tahun terakhir dikuasai oleh perusahaan asing PT. Chevron Pacific.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan pengelolaan Blok Rokan pada 2021 jatuh ke tangan PT Pertamina (Persero). Blok Rokan sebelumnya dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI).
Blok Rokan sendiri termasuk blok migas yang bernilai strategis. Produksi migas blok rokan menyumbang 26 persen dari total produksi nasional.
Blok yang memiliki luas 6.220 kilometer ini memiliki 96 lapangan dimana tiga lapangan berpotensi menghasilkan minyak sangat baik, yaitu Duri, Minas dan Bekasap. Tercatat, sejak beroperasi 1971 hingga 31 Desember 2017, total di Blok Rokan mencapai 11,5 miliar barel minyak sejak awal operasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar