Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin menegakan gerakan yang mengatasnakamakan 212 saat ini merupakan gerakan politik. Sebab tujuan awal 212 sudah terpenuhi sejak lama.
Ma’ruf menilai, gerakan 212 yang semula dibuat untuk mengawal penegakan hukum kasus penodaan agama, kini sudah berubah menjadi gerakan politik.
Ma’ruf menjelaskan gerakan itu untuk penegakan hukum terkait kasus Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok. Sekarang kasus tersebut sudah selesai dan Ahok pun sudah menjalani masa hukuman, namun muncul PA 212.
“Saya yang keluarkan fatwa, penegakan hukum dilakukan selesai. Harusnya selesai, yang bersalah sudah dihukum. Makanya gerakan kita bubarkan, gerakan nasional pengawal fatwa MUI bubarkan,” jelasnya, Selasa (5/2).
Lanjutnya lagi, 212 sudah dinyatakan selesai usai kasus penodaan agama dijatuhi hukuman, namun dihidupkan kembali oleh kelompok tertentu dengan tujuan tidak jelas, dan menjadi kegiatan politik yang harus diwaspadai.
Munculnya gerakan PA 212 dan GNPF Ulama sudah tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum, tetapi gerakan politik yang menggunakan Pilpres sebagai kendaraan politik dan membuat manuver dengan segala gerakan politisasinya.
“Muncul lagi PA 212 kemudian GNPF MUI diubah diganti GNPF Ulama, sudah tidak ada kaitannya penegakan hukum tapi gerakan politik. Menggunakan Pilpres sebagai kendaraan politik mereka,” jelas Ma’ruf.
Mantan ketua MUI itu menjelaskan tidak masalah gerakan 212 dihidupkan kembali bukan masalah asalkan hanya untuk ajang silaturahmi. “Kalau dihidupkan untuk silaturahim tidak masalah. Tapi kalau silaturahim tidak masalah, asal jangan yang lain,” tegasnya.
Ma’ruf pun menyayangkan adanya upaya menghidupkan lagi 212 yang dianggap malah berpolitik.
“212 itu saya yang bikin, saya yang mengeluarkan fatwanya. Itu fatwa tentang penegakan hukum karena Ahok menghina agama. Kemudian digerakkan 411 dan 212, tujuannya supaya Ahok dihukum. Alhamdulillah selesai, akhirnya Ahok dihukum. ya sudah selesai,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar