Dalam sambutannya, Joko Widodo mengatakan, pada tahun 2015, ada 126 juta bidang lahan di Indonesia. Namun, baru 46 juta bidang lahan yang bersertifikat. "Artinya masih 80 juta kurangnya. Dulu-dulu produksi sertifikat tiap tahun hanya 500.000, artinya apa? Bapak-ibu harus menunggu 160 tahun kalau mau dapat sertifikat. Mau? Itulah mengapa sekarang prosesnya dipercepat, dipermudah," ujar Joko Widodo.
Menurut dia, percepatan pembuatan sertifikat lahan penting dilakukan karena menyangkut kepastian hukum lahan warga. Jokowi mengatakan, setiap ia melakukan kunjungan, ada saja yang melapor soal konflik lahan. "Maka saya perintahkan Pak Mentri (Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional) 2017 keluarkan 5 juta sertifikat.
Pada 2018, 7 juta harus keluar, tahun ini 9 juta harus keluar," kata Presiden. Khusus untuk Kabupaten Tangerang, Jokowi menjanjikan, pada 2023, semua sertifikat lahan selesai diurus. Banyaknya sengketa lahan di Indonesia membuat pemerintah melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Program itu tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Program PTSL ini gratis untuk seluruh warga Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar