Fakta dan Opini Indonesia– Kemunafikan tim sukses dan seluruh pendukung capres no urut 02 Prabowo Subianto tentang penguasaan lahan oleh segelintir orang ternyata membuka borok sendiri. Termasuk mantan ketua MPR RI yang juga besan Ketua MPR RI sekarang Zulkifli Hasan.
Pernyataan Amin Rais yang menyayangkan kondisi kepemilikan lahan yang terjadi di negeri ini. Mantan Ketua MPR itu memberi perhatian pada lahan yang begitu luas di Indonesia, namun hanya dimiliki segelintir orang saja.
Lalu siapa yang paling bertanggung jawab dalam memberikan lahan kepada kelompok bisnis besar ini?
Ternyata pengobral izin penguasaan lahan dan hutan terbesar adalah besannya sendiri, Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN yang membelot dari mendukung pemerintahan Jokowi-JK kini menjadi partai pendukung Prabowo-Sandi.
Data mencatat bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2004 hingga tahun 2017, jutaan lahan hutan di Indonesia telah berubah menjadi perkebunan. Data yang dihimpun oleh Greenomics Indonesia mengungkapkan fakta yang mencengangkan: kawasan hutan yang diubah jadi perkebunan mencapai 2,4 juta hektare.
Jika dibandingkan, luas lahan hutan yang berubah tersebut sama dengan 36 kali lipat luas DKI Jakarta. Sebuah gambaran yang cukup fantastis untuk melihat laju perubahan lahan dalam waktu 13 tahun.
Menurut Greenomics Indonesia, sebagian besar izin perkebunan yang terbit tersebut adalah untuk perkebunan sawit. Mereka menyebut bahwa lebih dari 90 persen izin diterbitkan kepada para pelaku bisnis untuk melakukan ekspansi lahan sawit mereka.
Dari total luasan hutan yang berubah tersebut, sebagian besar izinnya diterbitkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2009-2014, yaitu Zulkifli Hasan. Greenomics Indonesia bahkan menyebut Ketua Umum PAN ini memecahkan rekor untuk pemberian izin hutan jadi perkebunan.
Zulkifli jadi juara pengobral izin hutan, karena ia menerbitkan izin dengan total luas 1,64 juta hektar kepada pelaku usaha. Jika dibandingkan dengan luas provinsi DKI Jakarta, angka ini hampir 25 kali lipat luas provinsi tersebut.
Kontribusi Zulkifli dalam pemberian lahan kepada kelompok bisnis tergolong cukup besar. Jika ditotal, ia menyumbangkan 70 persen dari keseluruhan izin perubahan lahan hutan menjadi kawasan perkebunan.
Beberapa orang bahkan sampai menuding ada praktik suap dalam langkah Zulkifli menerbitkan alih fungsi lahan tersebut. Ada koalisi masyarakat sipil yang melaporkan Ketua MPR tersebut ke KPK karena dianggap terlibat dalam suap alih fungsi lahan di Riau.
Selain untuk perkebunan, Zulkifli juga tergolong rajin untuk izin pinjam tambang. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemenhut, pada tahun 2010 hingga 2012, Zulkifli memberikan izin tambang pada lahan seluas 900 hektare.
Zulkifli juga disebut-sebut kerap memberikan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada perusahaan. Jelang lengser misalnya, Ketua Umum PAN tersebut masih sempat memberikan HPH kepada perusahaan di Kepulauan Aru.
Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, predikat ‘Raja Hutan’ seolah layak disematkan kepada Ketua Umum PAN tersebut. Sebagai pemberi izin, ia berjasa besar dalam memberikan izin alih fungsi lahan kepada kelompok-kelompok bisnis sehingga kesenjangan kepemilikan lahan mengalami pertumbuhan.
Kondisi tersebut adalah hal yang ironis. Amien Rais mengritik Jokowi karena tidak berdaya mencegah ketimpangan kepemilikan lahan di tanah air. Akan tetapi, kenyataannya pemberian lahan kepada korporasi justru dilakukan oleh kader dan besannya sendiri berikut capres yang didukungnnya.
Zulkifli sendiri bahkan pernah disemprot oleh aktor legendaris Harrison Ford saat dirinya mewawancarai Zulkifli secara langsung untuk mempertanyakan penegakan hukum terhadap lingkungan hidup di Indonesia.
Menteri Zulkifli sulit memberikan memberi penjelasan kepada Ford soal berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah lingkungan itu. Merasa tak mendapat jawaban yang pas, Ford pun marah.
Bisa dibayangkan, Ford yang bukan orang Indonesia saja miris dan prihatin dengan keadaan hutan di Indonesia, tetapi seorang menteri kehutanan justru masih bisa tertawa gembira. Ini menurut saya benar-benar memprihatinkan, bagaimana menurut anda para pembaca?
Ford menceritakan pengalamannya. “Hanya 18 persen hutan yang masih tersisa. Kami melihatnya, hutan yang terbakar, jalur ilegal logging, pohon yang tumbang, sungguh menghancurkan serta menyayat hati,” urai Ford.
Ford mengatakan lagi bahwa sebenarnya perusakan telah terjadi beberapa lama dan sebenarnya ada waktu untuk mengatasinya, bukan membiarkannya. Tetapi lagi-lagi Zukifli terkesan mengalihkan tema pembicaraan dengan membahas lagi tentang demokrasi. Dia mengatakan bahwa sekarang sedang terjadi surplus demokrasi, bahwa orang bebas berbuat. Zulkifli menegaskan lagi bahwa pihaknya berusaha terus mengatasi masalah hutan. Pernyataan tersebut juga dilansir dalam laman kompas.com.
Kebakaran hutan dan dampak lingkungan lainnya adalah ekses negatif dari penguasaan lahan dan hutan yang besar hanya pada segelintir orang. Justru setelah Zulkifli Hasan hampir selesai menjabat menteri kehutanan kebakaran hutan makin menjadi-jadi sejak tahun 2013 hingga 2015 saat Jokowi baru menjabat Presiden RI.
Namun berkat kerja keras dan ketegasan Presiden Jokowi menindak para penjahat lingkungan tersebut maka kebakaran hutan perlahan-lahan dapat diatasi. Malaysia dan Singapura sendiri yang sering terdampak kabut asap akibat pembakaran hutan kini merasakan kerja nyata tersebut. Dua tahun kemudian, masih terkait kabut asap, di sela-sela Konsultasi tahunan ke-12 Indonesia-Malaysia di Kuching, Malaysia, Rabu (22/11), sebuah ucapan “terima kasih” dilontarkan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, kepada Presiden Joko Widodo,
“Saya mau ucapkan terima kasih kepada kerajaan (pemerintah) Republik Indonesia. Sudah dua tahun Malaysia tidak alami masalah jerebu,” kata Najib. Jerebu adalah bahasa Malaysia untuk kabut asap.
Maka tak heran saat Presiden Jokowi secara blak-blakan mempersoalkan penguasaan lahan yang sangat besar oleh Prabowo banyak kalangan terhenyak kaget dan merasakan getaran pro rakyat dari Jokowi untuk Rakyat.
Pemerintah, kata Jokowi, telah membagikan konsesi lahan seluas 2,6 juta hektare dari total 12,7 juta yang disiapkan. Jokowi mengklaim ini adalah konsesi tanah untuk rakyat, konsensi tanah untuk rakyat kecil.
“Nah, nah, nah jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara, saya tunggu sekarang,” kata Jokowi saat menyampaikan pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (24/2) malam.
Jokowi sempat menghentikan pidatonya saat itu karena riuh para massa yang hadir berteriak ‘kembalikan-kembalikan-kembalikan’.
“Dan (lahan) akan saya bagikan untuk rakyat kecil,” ucap Jokowi seraya mengatakan masih banyak rakyat yang membutuhkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar