Senin, 01 April 2019

Khilafah Sebagai Ideologi Politik Harus Ditolak


Perdebatan mengenai ideologi Pancasila dan khilafah tak perlu lagi diperpanjang. Karena Pancasila adalah ideologi yang paling tepat diterapkan dalam kehidupan berbagsa.
Pengamat politik Donny Gahral Adian berpendapat, paham khilafah memang bertentangan dengan Pancasila. Karena, khilafah sebagai ideologi politik yang ingin mengganti Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang harus ditolak.
“Karena hal itu dapat menciptakan suasana perpecahan. Pancasila adalah ideologi bangsa, didalamnya terkandung nilai nasionalisme (sila ketiga) dan demokrasi (sila keempat),” kata Donny, di Jakarta, Minggu (31/3).
Menurutnya, pertentangan Khilafah dan Pancasila bukan pertentangan antara agama dan negara sebab keduanya adalah ideologi, dimana dengan situasi NKRI yang plural, Pancasila adalah ideologi yang paling tepat diterapkan.
Dikatakannya, pertarungan antara negara Islam dan negara Pancasila selesai dalam wacana. Namun hal itu belum selesai dalam arena politik, karena hingga kini beberapa organisasi masih memperjuangkan Indonesia menjadi negara Islam.
Khilafah, lanjut dia menjelaskan bahwa yang dipertentangkan bukan keyakinan, melainkan ideologi milik satu organisasi yang di banyak negara sudah dilarang.
“Khilafah yg dipertentangkan dengan Pancasila bukan keyakinan, melainkan ideologi politik. Ideologi itu bertentangan dengan sila ketiga (nasionalisme) dan keempat (demokrasi) dalam Pancasila,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin mennyatakan, pertentangan antara khilafah dengan Pancasila. Hal itu identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila.
Pertentangan itu, menurut Din, yang sesungguhnya sudah lama selesai lewat penegasan Negara Pancasila sebagai “Darul Ahdi was Syahada” atau Negara Kesepakatan dan Kesaksian.
“Menisbatkan sesuatu yang dianggap anti Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya. Hal itu dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa,” kata Din.
Dalam imbauannya, Din menambahkan, meski di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur’an adalah ajaran Islam yg mulia (manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi/khalifatullah fil ard).
Menaggapi itu, Donny menyebut kata khilafah tidak meruncingkan konflik, namun yang membelah bangsa adalah politisasi agama dengan melabel salah satu calon presiden sebagai anti umat, kriminalisasi ulama dan komunis.
“Karena itu pertarungan politik menjadi masalah keyakinan adiduniawi, bukan semata-mata kekuasaan duniawi,” jelasnya.Sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar