JAKARTA – Imbauan people power yang diserukan kubu Capres Prabowo Subianto mendapat penolakan dari banyak tokoh di sejumlah daerah. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ciamis, Jawa Barat KH Ahmad Hidayat mengatakan, pengeharahan masa atau aksi people power akan menimbulkan gejolak yang parah, serta banyaknya kerugian yang ditimbulkan.
“Atas nama Ketua MUI Ciamis, kami menghimbau masyarakat agar tidak perlu menimbulkan gejolak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak perlu ada pengerahan massa (people power) yang justru akan menimbulkan hal yang lebih parah lagi. Lebih kacau lagi kita akan menerima kerugian dari usaha tersebut,” kata KH Ahmad Hidayat, Selasa (14/5/2019).
Oleh karena itu, kata KH Ahmad Hidayat, pihaknya menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mencari jalan yang lebih maslahat.
“Carilah jalan lain. Jalan yang lebih maslahat demi kejayaan bangsa dan Negara,” ujar KH Ahmad Hidayat.
Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ciamis KH Arif Ismail Chowas mengamini pernyataan KH Ahmad. Ia tegas menolak aksi people power.
“Atas nama Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ciamis dan Forum Guru Ngaji Imam Tajuk Kabupaten Ciamis menolak segala gerakan-gerakan yang inkonstitusional, yang berkenaan dengan melawan hukum, yang berkenaan dengan menggerakkan massa atau aksi people power,” tegas KH Arif Ismail Chowas.
Menurutnya, people power adalah gerakan untuk kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok atau perorangan yang tidak bertanggungjawab terhadap masyarakat dan umatnya.
Hal senada dikatakan Ketua MUI Kabupaten Indramayu Satori mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Satori meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan gerakan people power yang digaungkan untuk menolak keputusan hasil Pemilu 2019.
“Soal adanya people power itu, MUI menolak dengan tegas. Kami mengajak masyarakat agar tidak ikut-ikutan people power, karena akan berdampak menimbulkan banyak korban, baik korban jiwa, masyarakat, perekonomian dan sebagainya,” tutur Satori, Rabu (15/5/2019).
Satori juga mengingatkan kepada peserta Pemilu 2019 agar tak memprovokasi massa. Menurutnya, setiap kompetisi pasti ada yang menang dan kalah. Sehingga, peserta pemilu harus bijak menyikapi keputusan hasil pemilu.
“Kalah dan menang itu sudah biasa, harus bisa menerima. Masyarakat juga diimbau untuk menunggu hasil resmi,” kata Satori.
Senada disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Indramayu Warmin Permana. Ia menolak gerakan people power karena bisa menyukut perpecahan antar kelompok masyarakat. Permana mengimbau agar masyarakat tetap bersabar menunggu hasil resmi pemilu dari KPU.
“Apa pun hasil pemilu kemarin, mari bersabar menunggu keputusan yang sah dan kita tolak adanya people power,” kata Permana.
Permana menilai yang harusnya dilakukan setelah pelaksanaan pemilu adalah merajut kembali persatuan antar kelompok masyarakat, yang sebelumnya terpecah lantaran mendukung masing-masing peserta pemilu.
“Saya imbau agar umat beragama dan masyarakat agar tidak terprovokasi people power. Jangan sampai persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa terpecah cuma karena adanya pemilu,” pungkas Permana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar