Menjelang dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Group 20 (G-20), Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Indonesia Round Table Business Meeting yang dilaksanakan di Wisteria Room, B1F The New Otani, Osaka, Jepang, Kamis (27/6).
Dalam pertemuan tersebut Delegasi Pemerintah Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
Sejumlah 21 (dua puluh satu) perusahaan Jepang turut hadir dalam pertemuan ini di antaranya Japan External Trade Organization (JETRO), Daihatsu Motor Co.LTD, Honda Motor Co.LTD, Marubeni Coorporation, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mitsui dan CO.LTD, Nippon Steel, Sumitomo Corporation, Toyota Tsuho Corporation.
Mewakili Presiden Joko Widodo, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dalam sambutannya mengatakan, bahwa ekonomi Indonesia berkembang baik dalam 5 (lima) tahun terakhir ini dengan pertumbuhan rata-rata 5 persen. Selain itu, kepastian hukum dalam investasi Indonesia sangat penting, dan Presiden sangat memperhatikan hal tersebut.
Menko Kemaritiman juga menyampaikan bahwa Jepang sangat konsisten menjadi partner Indonesia, dan dirinya tidak ragu dengan pengusaha Jepang untuk melakukan kerja sama di Indonesia.
“Kemudahan investasi Indonesia pasti lebih baik di masa lalu,” kata Luhut seraya menyampaikan bahwa dirinya meyakini perusahaan Jepang sudah merasakan hal tersebut.
Pesan Presiden, lanjut Luhut, jangan pernah ragu investasi di Indonesia dan tidak ingin para investor dipersulit dalam proses investasi.
Di akhir pernyataan, Menko Kemaritiman menyampaikan bahwa para menteri yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk menjawab hambatan dari para investor.
Kemudahan Perpajakan
Saat sesi tanya jawab, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dengan pertemuan ini pengusaha Jepang diharapkan mampu meningkatkan investasinya di Indonesia. Hal itu, karena pasar Indonesia sangat besar dan juga strategis untuk menjadi hub bagi negara lain.
“Dalam memperbaiki iklim investasi kami terus memperbaiki kebijakan. Saat ini Presiden Jokowi terus meminta diperbaiki iklim investasi,” ujar Menkeu.
Dalam bidang perpajakan, Menkeu menyampaikan bahwa Kementerian yang dipimpinnya terus mengeluarkan kebijakan untuk kemudahan dalam hal pajak. “Fasilitas pertama yakni tax holiday untuk investasi baru terhadap 18 jenis sektor usaha, apakah itu petrokimia maupun elektronik,” ungkapnya.
Jika melaksanakan training, lanjut Menkeu, juga akan mendapatkan penambahan tax. “Proses yang diberikan untuk tax holiday dan allowance akan sangat mudah jika sudah masuk dalam kategori tersebut. Saat ini sudah ada 289 triliun investasi baru,” ujarnya.
Selain tax holiday, lanjut Menkeu, Pemerintah juga menyiapkan Kawasan Berikat atau Industrial Zone dengan fasilitas yang telah diberikan pemerintah.
“Kami juga tentu melihat banyak perusahaan masuk di bidang finansial atau financial inclusion,” tambahnya Menkeu seraya berharap bahwa dengan digital banking bisa memasuki daerah yang terluar, terpencil, dan terdepan.
Kementerian Keuangan, lanjut Menkeu, telah mengeluarkan peraturan Menkeu terkait kemudahan dalam properti.
Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa bahan baku menjadi kunci dalam operasionalisasi industri.
“Pengembangan pelabuhan Merak menjadi kebutuhan untuk pengembangan industri,” ujarnya seraya menyampaikan adanya rencana pengembangan Pelabuhan Patimban.
Usai pertemuan Indonesia Round Table Business Meeting, dilaksanakan pertemuan One on One Meeting antara Pemerintah Indonesia dengan 6 (enam) perusahaan Jepang yang bertempat di Irish Room, B1, Hotel New Otani, Osaka, Jepang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar