Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai daerah penyangga pangan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Ini menjadi langkah strategis guna menyediakan pangan ibu kota baru secara berdaulat tanpa impor.
"Ada tiga kabupaten yang dipilih yakni Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan," ujar Inspektur Jenderal Kementan, Justan Riduan Siahaan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/9/2019).
Justan menjelaskan konsep pembangunan daerah penyangga pangan ibu kota baru yaitu dengan sistem klaster. Karena itu, Kabupaten Bulungan akan dibangun menjadi sentra produksi padi, cabai dan bawang merah.
Daerah penyangga pangan yang kedua adalah Nunukan, menjadi sentra produksi padi, cabai dan bawang merah. Kemudian Kabupaten Malinau menjadi sentra produksi padi dan jagung.
"Kepala dinas harus aktif. Jangan sendiri-sendiri, tapi harus kerja bersama dengan semua pihak, termasuk pihak legislatif," ujarnya.
Dia menegaskan untuk kabupaten lain di Provinsi Kaltara yang tidak terpilih sebagai penyangga pangan ibu kota baru bukan berarti kabupaten tersebut tidak diperlukan dalam mengembangkan produksi pertanian. Namun demikian, Kementan juga tetap membantu, sehingga bisa juga menyediakan pangan.
"Sebab, kecintaan Pak Menteri Amran kepada sektor pertanian dan petani itu sendiri sangat luar biasa. Jika kita lihat kemajuan pertanian, ada sesuatu yang diberikan Mentan dibanding menteri sebelumnya. Beliau rajin turun ke lapangan," tegasnya.
Justan menyatakan kinerja Kementan selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK sangat menggembirakan. Meskipun anggaran Kementan 2014-2019 trennya turun 33,65%, sektor pertanian justru ekspor dan PDB pertanian meningkat.
Melansir data BPS, rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton dan tercatat sejak pemerintahan Jokowi-JK, ekspor naik 9 juta ton. Tahun 2013, total ekspor hanya 33 juta ton, namun di tahun 2018 mencatat nilai tertinggi yakni 42,5 juta ton.
"Nilai PDB Pertanian pun naik, yakni dari target PDB 3,5%, pertanian mampu menembus 3,7%," bebernya.
BPS pun mencatat, sambung Justan, kinerja Kementan mampu menurunkan inflasi bahan makanan yang sangat signifikan, dari 10,57% tahu 2014 menjadi 1,69% pada tahun 2018. Begitu pun penduduk miskin di pedesaan menurun dari 14,17% pada tahun 2014 menjadi 13,2% pada tahun 2018.
Sementara, catatan BKPM, investasi sektor pertanian meningkat tajam. Tahun 2013 hanya Rp 29,3 triliun, namun di tahun 2018 naik menjadi Rp 61,6 triliun sehingga naik 110%.
"Oleh karena itu, kepada para petani, bangga lah menjadi petani. Bangga lah bisa memenuhi pangan Indonesia, bahkan pangan kita sudah banyak diekspor," sebutnya.
"Terkait dengan dukungan sumber daya manusia, selain dukungan petani, Kementan juga tetap menggandeng pihak TNI. Jadi mari kita bersinergi membangun pertanian di Privinsi Kaltara, sehingha nanti menjadi penyangga pangan Ibu Kota baru," imbuhnya.
Lebih lanjut Justan menekankan kinerja Kementan yang bagus ini diikuti juga dengan kinerja pengelolaan keuangan dari BPK dan mendapat penghargaan dari KPK. BPK memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kementan tiga tahun berturut-turut 2016-2018 atas pemeriksaan penggunaan anggaran. Kementan pun mendapat penghargaan anti gratifikasi dua kali 2017 dan 2018 dari KPK.
"Ini artinya BPK menyatakan penggunaan anggaran Kementan. Kami pun tahu permasalahan di lapangan karena aktif tutun ke lapangan mengecek dan memberikan solusi langsung di lapangan," tandasnya.
Sebagai informasi, hadir pada Pekan Daerah (PEDA) II Petani Nelayan ini, Asisten Daerah II Kaltara, Saiful Herman, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Nurhayati, Kepala Dinas Pertanian Kaltara, Andi Santiaji, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, Direktur Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian, Amirudin Pohan.
PEDA II Petani Nelayan Provinsi Kaltara dihelat mulai tanggal 9 hingga 12 September 2019, dihadiri petani dan nelayan perwakilan dari seluruh kabupaten di Provinsi Kaltara.(prf/hns)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar