Selasa, 22 Oktober 2019

Gegara Tak Disebut Di Pidato, Jokowi Difitnah Tak Prioritaskan HAM


JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencari sensasi. Kontras menuding Presiden Joko Widodo tidak memprioritaskan masalah HAM cuma karena pidato perdana Jokowi usai dilantik tidak menyebut persoalan penuntasan kasus HAM atau penegakan HAM yang diangkat dalam pidato itu.
“Tidak disinggungnya hak asasi manusia dalam pidato politik Jokowi menegaskan dua hal, HAM tidak dapat tempat dan negara (presiden) tidak memberinya tempat. Disebutnya HAM selama ini hanya sebagai barang jualan kampanye semata. Sebagaimana dagangan, ia akan selesai ketika barangnya terjual,” ujar Kabiro Pemantauan dan Penelitian KontraS Rivanlee Anandar, kepada wartawan, Senin (21/10/2019).
Makna berikutnya, kata Rivanlee, isu HAM sudah ‘selesai’ karena bisa membuat Jokowi-Ma’ruf Amin meraih lebih banyak suara dibanding Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019. Dia menilai negara saat ini malah menganggap HAM sebagai penghambat.
“Tidak dibahasnya HAM dalam pidato Jokowi menunjukkan bahwa ia telah ‘selesai’ dengan HAM karena tugas HAM sebagai sumber suara sudah usai. Setelah terpilih, Ia lupa sebagaimana Nawa Cita yang pada periode pertamanya selalu digaungkan tentang hak asasi manusia yang kini tidak jelas juntrungannya. Negara seolah menganggap HAM sebagai penghambat dalam melakukan sesuatu, padahal HAM adalah keharusan dalam mempertimbangkan sebelum, saat, bahkan sesudah memutuskan sebuah kebijakan,” ujarnya.
Rivanlee kemudian menyinggung sikap pemerintah yang begitu memamerkan ketika Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Dia menganggap sikap pemerintah berlebihan, padahal penegakan HAM sendiri masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.
“Tidak terbahasnya isu HAM ini pula menggambarkan arah pemerintahan lima tahun ke depan. Isu HAM menjadi subordinat, namun di sisi lain glorifikasi terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota dewan HAM sangat berlebihan di saat pekerjaan rumah tentang HAM itu sendiri tidak ada yang selesai,” tegasnya.
Seharusnya Kontas memahami HAM tidak disinggung dalam pidato Presiden Jokowi bukan menunjukkan Presiden Jokowi tidak berniat menyelesaikan kasus HAM, namun hal tersebut dikarenakan Presiden Jokowi di periode kedua memfokuskan pada pembangunan ekonomi dan SDM.
Semua negara memiliki permasalahan HAM masing-masing namun tidak harus menjadi isu utama setiap tahun. Selain itu, Presiden Jokowi pada dasarnya sangat komitmen menegakkan HAM dengan menegaskan hal tersebut diberbagai kesempatan. Penegakan HAM akan tetap berjalan meskipun tidak termuat dalam pidato Presiden Jokowi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar