Ada sebuah kekecewaan yang mendalam ketika Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Ketua Umum Presidium Alumni (PA) 212 Slamet Maarif langsur menganjurkan kepada seluruh pengurus dan para alumni 212 agar tak melakukan rekonsiliasi dengan pihak dan kelompok politik manapun usai Pemilu 2019.
PA 212 merupakan salah satu kelompok Islam yang aktif mendukung Prabowo saat Pilpres 2019. Selain PA 212, kelompok Islam lain yang mendukung Prabowo saat itu adalah FPI dan GNPF Ulama.
“Biarkan mereka rekonsiliasi, tapi demi Allah kita tak boleh rekonsiliasi dengan siapapun,” kata Slamet di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, Minggu (13/10).
Namun disini kita bisa melihat betapa munafiknya mereka, Slamet mengaku akan kecewa bila alumni 212 melakukan rekonsiliasi dengan para tokoh politik. Namun ia mengajukan beberapa prasyarat agar rekonsiliasi dengan PA 212 bisa dilakukan.
Syarat itu di antaranya adalah memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab dan membebaskan para aktivis dan ulama Islam yang dipenjara oleh pihak kepolisian.
“Alumni 212 tak pernah akan rekonsiliasi dengan kelompok yang memfitnah ulama, tak ada kata rekonsiliasi dengan kami sebelum memulangkan Habib kita, Habib Rizieq Shihab, sebelum membebaskan para aktivis dan para ulama kami,” kata Slamet.
PA 212 bersikap untuk tak melakukan rekonsiliasi dengan pihak dan kelompok politik manapun pasca pertemuan Prabowo dengan Jokowi, tapi mengajukan persyaratan meminta Rizieq Shihab dipulangkan. Sebuah inkonsistensi dari pernyataan yang kontradiksi.
Sikap PA 212 itu justru bersifat munafik dengan tujuan untuk kepentingan pihaknya.
Hal itu semakin terlihat bahwa dukungannya kepada Prabowo saat Pilpres lalu hanya modus menunggangi kepentingan politik yang jika di kemudian hari tidak tersalurkan akan memisahkan diri.
Sebelumnya, Prabowo memenuhi undangan Presiden Jokowi untuk bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (11/10).
Jokowi menyebut telah membicarakan tiga hal dengan Prabowo. Pertama masalah ekonomi, kedua pemindahan ibu kota, dan peluang Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintah.
Terutama mengenai soal koalisi, Jokowi menyatakan belum ada keputusan akhir. Ia mengaku masih perlu membahas lebih lanjut soal kemungkinan partai besutan Prabowo itu masuk dalam koalisinya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar