Lem aibon akhirnya membuka borok buruknya perencanaan anggaran yang jauh dari transparansi oleh Pemrov DKI Jakarta.
Besarnya anggaran lem aibon pun terkuak hingga bermunculan spekulasi dan dalih pun bermain. Mulai dari sistem komputer bocor, sistem warisan gubernur terdahulu, sistem tidak smart, salah input, hingga sanggahan lain.
Anggaran adalah system keuangan, jadi salah tulis atau input, atau apapun alasannya tentu terindikasi adanya upaya dan praktik kecuarangan, alias korupsi.
Kenyataan lain yang tak terbantahkan, bahwa Guberur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak cukup menguasai ihwal anggaran yang dimaksud. Apalagi semuanya itu hanya diserahkan oleh anak buahnya.
Boleh jadi Gubernur Anies memang alergi terhadap transparansi atau sama saja ia menolak mengikuti gubernur sebelumnya. LAntas, jika sudah begini berkelit dan mengelak jadi mainannya.
Selain lem aibon yang angkanya cukup fantastis, sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor. Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, William Aditya Sarana, juga menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.
Awalnya, William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.
Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis. Sebab, Pemrov tak membuka secara gamblang detail dalam setiap kegiatan yang dianggarkan.
“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujarnya.
William menduga Gubernur Anies tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut.
Padahal, sistem penganggaran milik Pemrov DKI Jakarta pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu inovasi perencanaan terbaik di Indonesia. Pada April 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan predikat tersebut. Inovasi perencanaan yang dimaksud adalah sistem penganggaran dengan e-budgeting, e-planning, e-musrenbang, dan e-komponen.
Adapun dengan e-budgeting ini, semua perencanaan penganggaran diinput secara digital ke dalam sistem. Setiap perubahan angka yang terjadi akan terekam, lengkap dengan informasi identitas pengubahnya.
Soal transparansi dalam anggaran mestinya dipatok harga mati. MAntan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Poernama telah memulai kegiatan itu. Seharusnya Anies, sebagai gubenur penerus tetap menggunakannya. Wajar saja jika kini muncul beragam kecurigaan di masyarakat.
Semoga saja dengan adanya Mendagri yang baru yang di pimpin Tito Karnavian, akan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang berbau korupsi. Sehingga tak ada satu lem pun yang bisa merekat kuat menutup kasus korupsi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar