Jakarta – Periode kedua pemerintahan Joko Widodo ( Jokowi) menargetkan pertumbuhan pembangunan jalan tol. Bila sebelumnya, penyelesaian jalan tol selama 2014-2019 mencapai 1.852 kilometer, dalam kurun lima tahun ke depan menjadi 2.500 kilometer.
“Kalau kita melihat kondisi riil di mana kita bicara Tol Sumatera saja itu kita bicara 2.000 kilometer, kemudian jalan tol di luar yang sudah jadi projects pipeline itu 500 kilometer,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol ( BPJT) Danang Parikesit dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (29/10/2019).
“At least 2.500 itu sudah jadi komitmen kita lima tahun ke depan,” imbuhnya.
Hingga akhir 2019, pemerintah menargetkan paling tidak panjang jalan berbayar yang telah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia mencapai 2.186 kilometer.
Dengan adanya penambahan target baru tersebut, maka diperkirakan panjang tol yang bisa beroperasi pada 2024 dapat menyentuh angka 4.700 kilometer. Meski demikian, ia menegaskan, angka tersebut belum menjadi sebuah angka pasti.
Sebab, tak menutup kemungkinan jumlahnya bakal lebih panjang bila ada prakarsa baru dari badan usaha. “Sekarang ini inovasi muncul karena ada prakarsa badan usaha yang sangat banyak, yang kreatif. Bagaimana dia merancang bisnisnya dalam mengembangkan jaringan jalan tol,” pungkas Danang.
Namun pemerintah akan menggunakan skema pembiayaan dari investasi maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek jalan tol tersebut. Investasi bisa datang dari swasta dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan investasi tersebut, akan membantu mengurangi ketergantungan pembiayaan dari APBN. Skema pembiayaan dapat berupa penyediaan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan atau berupa _take over_ saham-saham BUMN yang sudah beroperasi.
Sementara Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengetahui proyek lima tahun Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan membangun jalan tol sepanjang 2.500 kilometer yang diperkirakan membutuhkan biaya Rp 250-375 triliun. Namun, dia berharap pemerintah membuat kebijakan yang menarik bagi para investor.
“Pemerintah perlu mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menarik dari sisi investasi agar pihak swasta tertarik dan mau berinvestasi di proyek pembangunan jalan tol,” kata dia di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
Menurutnya, pembiayaan yang dilakukan pemerintah rencananya menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan skema tersebut, bisnis jalan tol perlu dibuat lebih menarik. Apalagi investasi ini memerlukan dana besar dan jangka panjang dengan kondisi dana perbankan yang terbatas.
“Integrasi dan konektivitas menjadi kunci untuk menarik swasta berinvestasi. Yang diperlukan itu alternatif model bisnis dan pilihan skema pembiayaan pembangunan jalan tol yang secara risiko lebih kecil sehingga pihak swasta berani berinvestasi,” ucapnya.
Diperlukan alternatif model bisnis dan pilihan skema pembiayaan pembangunan jalan tol yang secara risiko lebih kecil agar pihak swasta berani berinvestasi. Integrasi dan konektivitas menjadi kunci untuk menarik swasta berinvestasi. Integrasi ini akan menghubungkan antara kawasan produksi dengan kawasan distribusi serta mempermudah akses ke kawasan wisata.
Meski begitu Erwin menyambut baik program prioritas Presiden Jokowi pada periode kedua ini. Di antaranya dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berfokus menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi, sehingga mampu mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar