Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu pimpinan TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi. Sementara pertemuan dengan pimpinan TNI AD dan Polri telah terlebih dahulu digelar di Istana pada Kamis lalu.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan. Lantas, apakah pertemuan yang digelar tertutup tersebut turut membahas posisi Wakil Panglima TNI?
"Terkait dengan Wakil Panglima tidak ada pembahasan," kata juru bicara Presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/11/2019).
Menurut dia, Jokowi hanya mengingatkan agar para prajurit memegang teguh konsensus kebangsaan, Pancasila, hingga UUD 1945. Jokowi juga meminta TNI-Polri menjaga agenda besar pembangunan pemerintah lima tahun ke depan.
"Kedua, (Presiden) sampaikan agar TNI dan Polri menjaga bersama-sama agenda besar pembangunan yang dikerjakan pemerintah yaitu, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, transformasi ekonomi," jelas Fadjroel.
Selain itu, dia menuturkan bahwa Panglima Hadi menyampaikan terima kasih kepada Jokowi terkait perkembangan TNI. Khususnya, untuk penyediaan alat-alat keperluan militer, sosial, dan pasukan.
"Sekaligus (Panglima) terima kasih untuk semua kemajuan yang diberikan untuk perkembangan personel TNI dan Polri," tutur Fadjroel.
Belum Putuskan Nama
Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara soal pengisian jabatan Wakil Panglima TNI. Meski saat ini perpres soal Wakil Panglima TNI sudah terbit, Jokowi menyebut belum diputuskan sosok yang ditunjuk mengisi jabatan itu.
"Ya kelembagaannya kan sudah ada, sudah ditandatangan. Itu juga usulan lama tetapi untuk pengisian memang belum. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Jokowi mengatakan bahwa sosok Wakil Panglima TNI akan diusulkan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Dia memastikan bahwa sampai saat ini belum ditentukan siapa yang akan mengisi jabatan itu.
"Saya sampaikan belum. Tentu saja dari Panglima," ucapnya.
Jokowi menjelaskan bahwa dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima TNI diperlukan untuk mengelola organisasi militer yang besar. Terlebih, jumlah prajurit TNI yang tersebar di berbagai daerah juga cukup banyak.
"Ini kan mengelola sebuah manajemen yang besar. Coba berapa TNI kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar