Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung langkah Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk meningkatkan pengawasan terhadap hakim. Salah satunya, dengan memberikan penghargaan serta sanksi kepada hakim yang berkredibilitas tinggi dan sebaliknya.
"Kredibilitas lembaga peradilan sangat ditentukan kredibilitas hakim. Untuk itu perlu diterapkan reward and punishment secara konsisten," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Laporan Tahunan MA di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
"Hakim-hakim yang bersih dan berkualitas harus diberikan apresiasi dan penghargaan," sambung Presiden.
Menurut dia, apabila kedua hal itu konsisten diberikan maka akan tercipta peradilan yang sesuai harapan masyarakat. Para hakim juga akan bersemangat membuat keputusan yang berkeadilan.
"Tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan adalah bagian yang sangat mendasar dari tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada hukum," kata Jokowi
Dia turut mengapresiasi kinerja MA sepanjang 2019 yang dinilai telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap dunia peradilan. Tercatat ada 20.275 beban perkara dan saat ini hanya tersisa 217 perkara yang belum diputuskan pada 2019.
"Ini adalah jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA," ucap Jokowi.
Sederhana dan Cepat
Jokowi juga mendorong MA menerapkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan. Terlebih, saat ini ada e-filling (pendaftaran perkara online di pengadilan), e-summon (pemanggilan pihak secara online) hingga e-litigation (persidangan secara online).
"Kecepatan dan keterbukaan adalah kunci penting. Harus semakin Sederhana semakin cepat dan semakin transparan," tutur dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar