JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya berkonsultasi dengan masyarakat Papua dan Papua Barat sebelum merumuskan kebijakan otonomi khusus (otsus) untuk daerah tersebut.
Sekadar informasi, sejak 2002 hingga 2020 pemerintah telah menggelontorkan dana otsus Papua dan Papua Barat sebesar Rp94,24 triliun. Penyaluran dana otsus ini akan berakhir pada 2021. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kebijakan baru.
"Saya minta kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Ini penting sekali," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020).
Dia berujar, membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat sangat penting agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang terbaik untuk bumi cenderawasih.
"Ajak bicara seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga dapat kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera," imbuhnya.
"Saya minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat," tutupnya.
(put)Sumber : https://nasional.okezone.com/read/2020/03/11/337/2181674/presiden-jokowi-minta-menteri-ajak-masyarakat-lokal-bahas-otsus-papua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar