Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah akan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Menurutnya, pemerintah ingin fokus menangani pandemi virus corona (Covid-19). Selain itu, pemerintah ingin mendapatkan masukan dari masyarakat soal RUU HIP.
"Pemerintah ingin lebih fokus ke penanganan Covid-19. Yang kedua materinya masih menjadi pertentangan dan perlu lebih banyak menyerap aspirasi sehingga DPR diminta untuk banyak lagi mendengar pendapat masyarakat,” ujar Mahfud, Rabu 15 Juli 2020.
Untuk menyampaikan penundaan pembahasan RUU HIP ini, dia bakal menyambangi DPR hari ini. Mahfud bakal menyampaikan surat mewakili Presiden Jokowi ihwal penundaan pembahasan RUU HIP.
“Menteri yang akan menyampaikannya ke situ (DPR) mewakili Presiden Republik Indonesia sehingga nanti silakan DPR sesudah itu mau dibawa ke proses legislasi apakah ke prolegnas atau apa. Tetapi, pemerintah akan menyatakan sikap seperti itu," tutur Mahfud.
Di samping itu, Mahfud menekankan posisi pemerintah sudah jelas bahwa Pancasila yang resmi dan dipakai itu hanya satu.
“Yaitu Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan ada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan, yang terdiri dari lima sila, yang merupakan satu kesatuan makna,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar