Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), terus mendapat respon positif dari para tokoh di Benua Etam. Salah satunya Muhidin, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Baginya, pemindahan IKN yang sudah ditetapkan melaui UU Nomor 3/2020 Tentang IKN adalah wujud nyata dari keseriusan pemerintah. Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki kepedulian terhadap kesetaraan pembangunan di wilayah luar Jawa.
“Khususnya, bagi masyarakat Kaltim. Akan banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Peluang untuk mencari kerja juga semakin luas, sektor-sektor usaha lainnya juga akan berkembang,” katanya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis (3/3/2022).
Terpenting untuknya, pembangunan nasional tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Kehadiran IKN Nusantara di Kaltim nantinya ikut mendongkrak pembangunan di tiap daerah penyangga IKN, seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Kukar.
“Pembangunan harus dipercepat. Jangan sampai ditunda atau digantung, karena ini akan mengecewakan masyarakat Kaltim,” pesannya.
Ia sekaligus mengajak tiap elemen di Kaltim untuk bahu-membahu membantu dan mengawal proses pemindahan IKN. Dengan cara menjaga kondusifitas di daerah.
Terkait adanya pihak yang menolak pemindahan IKN, hal itu dianggap olehnya sebagai suatu hal yang wajar. Atau bahkan lumrah terjadi.
“Bisa diibaratkan bahwa IKN ini bagaikan sebuah rezeki yang sudah di depan mata. Jangan sampai lepas dari tangan masyarakat Kaltim,” ucapnya.
Pasca penetapan IKN, Muhidin bersama jajaranya mengaku rutin melakukan koordinasi dengan para anggotanya yang tersebar di 18 kecamatan se-Kukar. Hal tersebut mereka lakukan untuk menghalau potensi konflik yang terjadi, sehinggar Kukar tetap menjadi daerah yang kondusif.
“Kukar relatif kondusif, bisa dikatakan termasuk rendah tingkat kriminalitasnya, meskipun latar belakang warga masyarakatnya beragam etnis, agama dan budayanya,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar