Siapkan Rp 2,7 Miliar, Pemkot Mataram Bakal Beli Tiga Mobil Listrik

MATARAM-Pemkot Mataram menganggarkan tiga unit mobil listrik pada 2023 mendatang. Hal ini sesuai kebijakan pusat. “Kita merespons apa yang menjadi kebijakan pusat,” kata Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi pada Lombok Post, kemarin (29/11).

Pada rancangan APBD 2023, terdapat usulan prioritas pada penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD 2023. Salah satunya pengadaan tiga unit mobil listrik dengan anggaran Rp 2,7 miliar.

Didi mengatakan, pengadaan mobil listrik mendorong kebijakan nasional untuk beralih dari yang semula menggunakan bahan bakar minyak (BBM) ke mobil listrik. “Ini kebijakan pusat dan komitmen kita. Jangan hanya dilihat dari kendaraannya saja, tapi bagaimana kita siap beralih menjaga bumi untuk tidak ada pencemaran,” ujar Didi.

“Komitmen kita ini membangun  industri dan menjaga lingkungan. Itu semangatnya,” imbuh politisi Golkar ini.

Menurutnya, pengadaan mobil listrik agar tidak ada polusi udara, termasuk tingginya tingkat emisi. Saat ini kata dia, Kota Mataram aman dari polusi udara, namun bukan berarti pihaknya tidak memberikan perhatian. “Kita ini bicara soal pencemaran lingkungan yang mengancam semua daerah dan negara,” ujar dia.

Secara global sebut dia, lingkungan terganggu dengan kendaraan BBM. Oleh karena itu penting memiliki sensitivitas. Misalnya, mendorong kendaraan BBM beralih ke listrik. “Semangatnya yang harus dibangun,” terang dia.

Ditanya apakah pengadaan mobil listrik menjadi prioritas?, Didi mengatakan, tergantung dari kemampuan keuangan daerah. Kalau memang ada anggarannya kenapa tidak. Namun bukan berarti tidak selektif dalam menggunakan anggaran daerah. Menurutnya, pengadaan tiga unit mobil listrik cukup selektif. Karena dibarengi dengan pergantian kepemimpinan pada 2024 mendatang. “Jadi sarana ini harus disiapkan untuk pemenuhan hak pimpinan daeah,” ucap dia.

Meski begitu, pada 2023 tak bisa diprediksi keuangan daerah. Namun yang jelas apapun bentuknya, baik itu mobil listrik maupun kendaraan menggunakan BBM untuk pimpinan daerah harus disiapkan.

“Itu prinsipnya. Akan bagus jika diselaraskan dengan kebijakan pusat beralih ke mobil listrik,” kata Didi. “Kita juga harus melihat keuangan daerah, jika kondisinya jelang APBD-P 2023 tidak terlalu urgent kita alihkan ke program lain,” pungkasnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Rama Yoga mengatakan, pengadaan mobil listrik itu sesuai kebijakan pusat. Sehingga nantinya diwajibkan bagi kepala daerah pihaknya tidak kesulitan untuk menganggarkan. “Kita anggarkan mobil listrik ini karena kebijakan pusat,”