Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Sisriadi menegaskan, pihaknya telah menugaskan tim Puspen TNI ke sejumlah wilayah di Papua.
Tujuannya untuk mengantisipasi agar masyarakat Papua tidak terpengaruh opini yang dibangun kelompok-kelompok kriminal bersenjata.
Dalam menangani KKSB, kata dia, tidak lantas semena-mena. Menurut dia, pemerintah sudah menetapkan peristiwa yang terjadi di Papua adalah masalah kriminal.
Oleh karena itu, penyelesaiannya dilakukan dengan penegakan hukum yang merupakan fungsi utama Polri.
“TNI memang membantu di Papua cuma di sana ada beberapa operasi yang kita gelar, yaitu operasi pengamanan perbatasan yang murni dilakukan oleh TNI, pengamanan perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini itu dilakukan oleh TNI tapi operasi penegakan hukum dilaksanakan oleh Polri, TNI membantu konsepnya seperti itu,” ujarnya di Balai Media TNI, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).
Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan itu mengungkapkan, dalam membantu Polri, TNI akan membantu dengan kemampuan tempur dan non-tempur.
Untuk tempur, kata dia, TNI menggunakan kekuatan senjata, seperti pengerahan pasukan Kodam di wilayah Papua untuk membantu Polri. Namun tidak hanya dari Papua, pengiriman pasukan juga didatangkan dari luar pulau Papua termasuk Jawa, untuk mengantisipasi kerawanan karena kosongnya markas yang ditinggal oleh pasukan pengamanan.
Untuk non tempur, sambung dia, TNI mengirim tim dari Penerangan yang bertugas membuat opini publik agar masyarakat di Papua mendapatkan informasi yang benar.
Seperti diketahui, KKB adalah pihak yang ingin memecah belah integrasi bangsa Indonesia dan diharapkan masyarakat Papua tidak terpengaruh dengan opini menyesatkan oleh KKB.
“Kita tidak menggunakan intimidasi, kita menggunkan opini publik yang istilah panglima operasi psikologi. Jadi mempengaruhi psikologi massa tapi yang dikirim adalah kami dari Puspen dari Dispen Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan udara menjadi satu tim penerangan yang bertugas untuk mempengaruhi opini publik disana supaya tidak terpengaruh orang-orang yang sesat ini untuk ikut mereka,” jelas dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, keamanan Papua tetap menjadi prioritas. Selain sudah melakukan operasi penegakan hukum, upaya psikologis juga dilakukan TNI demi memenuhi permintaan rakyat Papua.
“Sebenarnya operasi kita sudah efektif. Namun, sekarang ini kita akan menggunakan operasi psikologi, di mana TNI lebih dekat dengan rakyat Papua dengan cara mendengar keinginan mereka. Akan kita penuhi, yang penting bukan keinginan untuk merdeka,” kata Hadi dalam penutupan Rapim TNI 2019, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).
Hadi menjelaskan, dengan operasi yang lebih bersifat pendekatan kepada masyarakat, TNI yakin ancaman yang kerap terjadi di wilayah konflik di Papua akan terurai.
“Kita lebih hati ke hati saja. Mendengar keinginan mereka dan mengupayakan mewadahinya, seperti permasalahan tenaga kerja lokal dan lainnya,” ucap Hadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar