Mahfud MD Segera Realisasikan Pembentukan DOB Papua!

 

Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, meminta Menkopolhukam, Mahfud MD, segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pegunungan Tengah.

 

Tujuannya, seluruh pasukan keamanan dikerahkan untuk membuat garis embarkasi militer, agar membatasi akses Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan para simpatisan.

 

“Biarkan KKB dan simpatisannya beraktivitas dengan agendanya sendiri di Provinsi KKB milik mereka sendiri," ujarnya.

 

 Hal itu lantaran, menurut Marinus, semua pihak mau Papua menjadi satu.

 

"Kita mau Papua tanpa perpecahan.”

 

“Tapi melihat polarisasi yang semakin tajam di tengah-tengah masyarakat, dan persenjataan modern yang dimiliki KKB, ini suatu pra kondisi yang telah menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan hidup orang Papua lain di luar suku-suku yang membentuk KKB,” ujarnya.

 

 Demikian, sambung Marinus, perlu segera dibentuk Provinsi Pegunungan Tengah Papua atau Provinsi KKB agar pendekatan keamanan oleh negara bisa lebih terukur, terarah dan tepat sasaran.

 

“Pada akhirnya, ancaman terhadap kemanusian oleh KKB Papua bisa diminimalisir pasukan keamanan secara efektif dan maksimal," ujarnya.

 

Tidak hanya itu, Marinus juga menjelaskan pandangan tersebut lebih kepada kepada isu human security di Papua.

 

"Sebab Ini masalah serius yang tidak bisa ditangangi oleh kelompok elite politik dalam satu Provinsi Papua saja.”

“Bahkan ketika nyawa manusia Papua dan non Papua melayang sia-sia, terjadi disparitas cara pandang dari kalangan aktivis HAM Papua dan juga dari mulut elit dan pejabat Papua," jelasnya.

 

 

Sebab menurut Marinus, disparitas cara pandang dan penanganan warga masyarakat Indonesia di Papua terlihat tidak adil.

 

"Maka perlu dicari solusi alternatif melalui pemekaran DOB Provinsi Papua,” jelasnya.

 

Marinus menyarankan, Provinsi Pegunungan Tengah atau yang ia istilahkan "Provinsi KKB" yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan DOB.

 

Sebab, Marinus menyebut telah melihat masalah Papua perlu dilokalisir.

 

"Karena masalah dan tantangan pembangunsn terbesar ada di wilayah Provinsi ini. Sehingga dengan melokalisir dlm bentuk kebijakan DOB, mudah-mudahan pembangunan di Papua bisa berjalanan dengan maksimal tanpa rintangan dan hambatan yg cukup besar seperti di wilayah Provinsi KKB," kata Marinus.

 

Selain itu, Marinus juga menjelaskan, mengapa dirinya harus menyebut Provinsi KKB.

 

"Karena pemerintah Indonesia sudah menyebutkan daerah ini basis utama perlawanan KKB terhadap pemerintah dan aparat keamanan Indonesia, dan daerah ini juga, ancaman terhadap keselamatan nyawa manusia (human security) paling tinggi di seluruh tanah Papua," pungkasnya. (*)