Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut inflasi di Indonesia relatif terkendali di tengah lonjakan harga energi dan pangan global. Terjaganya inflasi didukung peran pemerintah pusat untuk menaikkan subsidi energi dan kompensasi dari semula Rp 152,1 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.
Oleh karena itu, dia mengingatkan, semua pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk meningkatkan kewaspadaan berbagai perkembangan ekonomi global, termasuk dampak rambatan gejolak perang Rusia-Ukraina serta inflasi global.
"Di Daerah banyak yang belum paham situasi global, jadi menganggap (gejolak global) tidak ada efek ke kita. Tidak ada efek, karena pemerintah pusat melakukan shock absorber agar guncangan tidak terlalu terasa ke ekonomi dengan memberikan subsidi dan kompensasi Rp 502,4 triliun. Tidak main-main aman didukung subsidi pemerintah pusat," ucapnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (30/8).
Kebijakan tersebut membuat ekonomi Indonesia relatif baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang lebih rendah, serta pengendalian pandemi yang baik. Bahkan, seluruh daerah Kabupaten dan Kota sudah masuk level I atau terkendali.
Atas berbagai kondisi ini, Tito menyoroti subsidi dan kompensasi yang membengkak berpotensi mengorbankan berbagai program strategis pemerintah.
"Sampai kapan pemerintah memberikan subsidi di tengah berlanjutnya kenaikan energi dan pangan? Kita harus korbankan program lain, program strategis program berdampak kepada program wajib standar pelayanan minimal. Bisa saja Dana Alokasi Umum (DAU) nanti dikurangi, transfer daerah dikurangi ini perlu diwaspadai. Jangan sampai terjadi inflasi tak terkendali di negara kita"tegasnya.
Menurutnya inflasi nasional harus dijaga dan dikendalikan. "Tolong rekan-rekan kabupaten dan kota waspada, karena ingin pemilu pilkada, elektabilitas didaerah akan ditentukan penanganan inflasi. Apa langkah yang dilakukan daerah, pusat untuk tangani inflasi," imbuhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar