JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil
Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berencana akan mengangkat guru
honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS). Alasannya, setiap tahun ada 5 ribu
guru pensiun dan harus diganti dengan guru baru. "Kami evaluasi jumlah
guru secara nasional. Karena tiap tahun kira-kira kurang lebih 5 ribu guru pensiun.
Maka itu harus diganti," kata Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa
(3/4/2018). Menurut Kalla, pemerintah juga mengevaluasi cara yang tepat untuk
merekrut guru honorer sebagai ASN.
"Bagaimana cara merekrut guru yang baru. Baik itu yang
sekarang yang sekarang ini bekerja sebagai guru honorer, dan juga guru yang
baru," kata dia. Baca juga : Guru Honorer Daerah Terdepan Bisa Jadi Guru
Garis Depan Rekrutmen tersebut, kata Kalla, juga akan dilakukan melalui tes dan
tak asal mengangkat guru honorer saja. "Jadi semuanya akan dikelola dengan
baik, dengan tes. Karena butuh kualitas dan ditingkatkan. Jadi ya perlu mencari
calon guru yang betul-betul mempunyai kemampuan," terang Kalla.
Sebelumnya, pemerintah akan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil
(PNS) untuk tahun 2018.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan RB) Asman Abnur menuturkan bahwa pendaftaran CPNS akan diprioritaskan
di dua sektor utama, yakni pendidikan, dan kesehatan. Menurut Asman, saat ini
sebaran tenaga pendidik dan kesehatan tidak merata.
Mayoritas guru, misalnya, masih terpusat di kota-kota besar.
Sementara daerah-daerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik. Baca
juga : Hari Guru, PPP Soroti Masalah Guru Honorer dan Pemerataan Pendidikan
Berdasarkan hasil analisis Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan tahun 2016, sebaran kepala sekolah dan guru jenjang SMP di Indonesia
belum merata ke seluruh wilayah, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan
tertinggal (3T).
Selain itu, terdapat banyak kabupaten/kota dengan kategori
wilayah 3T masih kekurangan kepala sekolah dan guru SMP berdasarkan pada
standar indikator pendidikan nasional yang ditentukan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, ada pekerjaan rumah bagi pemerintah
baik pusat maupun daerah untuk memikirkan kualitas kepala sekolah dan guru yang
sudah ada. Analisis data menunjukkan, sebaran kepala sekolah dan guru yang
berkualitas juga belum merata.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar