Mengawali agenda hari kedua kunjungannya di Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian, di Desa Majasari, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu, Kamis (7/6) pagi.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan perlunya para petani untuk berorganisasi atau berkelompok, sebagaimana telah dilakukan dengan membentuk Kelompok Petani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan).
Namun untuk memenangkan kompetisi, Presiden mengingatkan kelompok yang dibentuk harus besar sebagaimana perusahaan-perusahaan besar atau korporasi dalam memenangkan kompetisi.
“Saya memiliki kepercayaan dan keyakinan, kalau perusahaan besar bisa, kalau korporasi bisa, rakyat juga bisa melakukan, petani pun juga bisa melakukan itu. Tapi ada syarat-syaratnya, yaitu harus mau berkumpul dalam sebuah organisasi besar,” tegas Presiden.
Kepala Negara memuji pembentukan PT. Mitra Bumdes Bersama (MBB), yang didirikan oleh Gapoktan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu itu.
“Ini adalah sebuah contoh pertama, yang akan saya ikuti, saya lihat selama 6 bulan ke depan. Kalau ini berjalan dengan baik, kita akan lakukan di seluruh tanah air ini dalam mengorganisasi petani,” kata Kepala Negara.
Dengan adanya perusahaan tersebut, menurut Presiden Jokowi, petani bisa menjual beras dalam packaging (kemasan), dan rendemennya juga naik, tidak banyak gabah yang rusak, sehingga beras yang dipanen bisa dijual dalam kelompok beras premium langsung ke masyarakat tanpa harus melalui tengkulak.
PT Mitra Bumdes Bersama itu, lanjut Presiden, 49 persen sahamnya dimiliki oleh Poktas, Gapoktan, dan petani serta Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Sementara 51 persen lainnya dimiliki oleh BUMN.
“Dimiliki kan 49% tapi keuntungan berapa yang akan dimiliki petani. 80% keuntungan akan diberikan kepada petani. Keuntungan yang 20% BUMN itu hanya untuk operasional dan lain-lainnya,” ucap Presiden.
Kalau pola seperti ini, yang akan dilihatnya selama 6 (enam) bulan, petani tidak untung atau sama saja dengan sebelumnya, maka menurut Presiden, tidak perlu dilanjutkan di tempat lainnya.
“Kalau nanti saya tanya petani di Sliyeg, gimana Pak? Waduh Pak dulu sebulan katakanlah kita dapat Rp300 ribu, kita sebulan bisa tambah jadi Rp400 ribu, atau jadi Rp500 ribu atau jadi Rp600 ribu. Ya ini yang dicari,” tutur Presiden Jokowi.
Acara peresmian Program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian itu, dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, anggota Wantimpes Agum Gumelar, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
Sumber
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan perlunya para petani untuk berorganisasi atau berkelompok, sebagaimana telah dilakukan dengan membentuk Kelompok Petani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan).
Namun untuk memenangkan kompetisi, Presiden mengingatkan kelompok yang dibentuk harus besar sebagaimana perusahaan-perusahaan besar atau korporasi dalam memenangkan kompetisi.
“Saya memiliki kepercayaan dan keyakinan, kalau perusahaan besar bisa, kalau korporasi bisa, rakyat juga bisa melakukan, petani pun juga bisa melakukan itu. Tapi ada syarat-syaratnya, yaitu harus mau berkumpul dalam sebuah organisasi besar,” tegas Presiden.
Kepala Negara memuji pembentukan PT. Mitra Bumdes Bersama (MBB), yang didirikan oleh Gapoktan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu itu.
“Ini adalah sebuah contoh pertama, yang akan saya ikuti, saya lihat selama 6 bulan ke depan. Kalau ini berjalan dengan baik, kita akan lakukan di seluruh tanah air ini dalam mengorganisasi petani,” kata Kepala Negara.
Dengan adanya perusahaan tersebut, menurut Presiden Jokowi, petani bisa menjual beras dalam packaging (kemasan), dan rendemennya juga naik, tidak banyak gabah yang rusak, sehingga beras yang dipanen bisa dijual dalam kelompok beras premium langsung ke masyarakat tanpa harus melalui tengkulak.
PT Mitra Bumdes Bersama itu, lanjut Presiden, 49 persen sahamnya dimiliki oleh Poktas, Gapoktan, dan petani serta Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Sementara 51 persen lainnya dimiliki oleh BUMN.
“Dimiliki kan 49% tapi keuntungan berapa yang akan dimiliki petani. 80% keuntungan akan diberikan kepada petani. Keuntungan yang 20% BUMN itu hanya untuk operasional dan lain-lainnya,” ucap Presiden.
Kalau pola seperti ini, yang akan dilihatnya selama 6 (enam) bulan, petani tidak untung atau sama saja dengan sebelumnya, maka menurut Presiden, tidak perlu dilanjutkan di tempat lainnya.
“Kalau nanti saya tanya petani di Sliyeg, gimana Pak? Waduh Pak dulu sebulan katakanlah kita dapat Rp300 ribu, kita sebulan bisa tambah jadi Rp400 ribu, atau jadi Rp500 ribu atau jadi Rp600 ribu. Ya ini yang dicari,” tutur Presiden Jokowi.
Acara peresmian Program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian itu, dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, anggota Wantimpes Agum Gumelar, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar