“Malam ini kita garap semuanya, sehingga besok kita sudah mempunyai satu gambaran secara jelas road map-nya bagaimana program pemulihan yang ada di sana, sambil kita juga terus mewaspadai adanya kemungkinan bencana-bencana susulan yang nanti kita minta BMKG untuk melakukan satu analisis secara akurat, sehingga lebih memastikan bagaimana proses rehabilitasi, proses rekonstruksi dan pemulihan yang ada di sana,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai memimpin Rakorsus tentang Rehabilitasi dan Pemulihan Pasca Gempa Bumi Lombok di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (9/8/2018).
Menurut Menko Polhukam, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah tanggap darurat secara cepat di daerah lokasi bencana gempa bumi. Dikatakan, pengorganisasian sudah dilakukan dengan menyertakan seluruh pemangku kepentingan yang langsung bisa mempengaruhi penanganan bencana gempa bumi, baik dari Mabes TNI, Mabes Polri, Kementerian/Lembaga terkait, Basarnas, BNPB, Pemda baik provinsi maupun kabupaten, dan juga masyarakat.
“Hari ini kita melakukan evaluasi untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah yang sudah dilaksanakan itu sudah tepat, sambil kita mencari barangkali ada kekurangan, ada hal-hal yang perlu ditambahkan diperkuat, diorganisir kembali dan sebagainya,” ujar Menko Polhukam Wiranto.
Menurut Menko Polhukam, pemerintah harus membuat roadmap baru untuk bagaimana setelah tanggap darurat ini selesai dapat melangkah kepada tahap pemulihan, tahap rehabilitasi, tahap rekonstruksi yang juga tidak mudah karena besarnya korban manusia maupun korban harta benda di sana.
Misalnya saja bagaimana untuk segera bisa menangani pemukiman yang rusak, bagaimana bisa segera merehabilitasi sekolah, tempat ibadah, rumah sakit yang rusak, berapa lama, dengan cara apa, masyarakat yang rumahnya 80 persen hancur kita bangun kembali dengan bangunan yang seperti apa, siapa yang membangun, berapa biayanya, berapa lama. “Itu semua kita bahas secara detil,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Berkaitan dengan jumlah korban, Menko Polhukam mengakui bahwa memang ada perbedaan jumlah orang meninggal. Dijelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena sumber yang berbeda-beda.
“Semua sumber tersebut tidak salah tapi ada yang berdasarkan laporan-laporan dari penduduk secara formal kepada aparat-aparat desa, ada kartu penduduknya, penjelasan meninggalnya bagaimana dan sebagainya itu masuk satu lembaga. Tapi ada yang pendataan lewat langsung, door to door oleh Koramil, Babinsa, Polda, itu betul-betul mendata yang meninggal yang kemudian langsung dikubur, tidak sempat dilaporkan atau didata,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hasil pendataan yang terakhir dari Satgas, korban meninggal sekarang sebanyak 319 orang. Menko Polhukam mengatakan, setelah ini nanti maka dari sumber manapun, apakah BNPB, sumber dari Pemda, dan Satgas diharapkan akan sama. Karena Menko sudah memerintahkan untuk ada satu kepaduan Humas di sana untuk sebelum diumumkan ke publik disesuaikan dulu data-data masalah rumah rusak, orang meninggal, orang luka berat, dan sebagainya.
Rakor tersebut dihadiri Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua BNPB Willem Rampangilei, Kasum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, serta kementerian dan lembaga terkait.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar