Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah 7.000 warga Bogor, yang terdiri dari 3.000 untuk warga Kabupaten Bogor dan 4.000 warga untuk Kota Bogor, dalam program reforma agraria, di Lapangan Luar Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/9) pagi.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan ada 126 juta sertifikat bidang tanah seluruh Indonesia yang seharusnya diberikan, namun hingga tahun 2015 baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat.
“Saya cek di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional), setiap tahun hanya keluar 500-600 ribu sertifikat per tahun di seluruh tanah air. Saya hitung, kalau masih kurang 80 juta sertifikat berarti harus menunggu 160 tahun.” ujar Presiden.
Oleh karena itu, tambah Presiden, pemerintah terus meningkatkan pembagian sertifikat ini, dimana tahun 2017 dari 500 ribu menjadi 5 juta, tahun 2018 7 juta, dan tahun 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat diberikan.
Presiden mengaku, setiap kali ke daerah keluhannya sama, yaitu sengketa lahan, konflik tanah. Oleh karena itu, pada masa pemerintahannya, Presiden Jokowi ingin mempercepat proses sertifikasi lahan melalui program reforma agraria.
Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan agar masyarakat penerima menjaga sertifikatnya dengan baik. “Hati-hati, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga mengingatkan masyarakat yang ingin menggunakan sertifikat tanahnya sebagai agunan di bank agar dihitung angsurannya.
“Kalau sertifikat ini mau dipakai untuk jaminan ke bank, tolong dihitung, bisa mengangsur tidak setiap bulan. Saya titip, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, modal kerja,” tutur Presiden.
1.270.000 Sertifikat
Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, dalam laporannya menyampaikan, paling sedikit 1.270.000 sertifikat tanah akan dibagikan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018.
“Untuk Kabupaten Bogor, target kita tahun ini 80.750 sertifikat. Untuk Kota Bogor, kami akan membagikan 60.000 sertifikat,” ungkap Sofyan.
Ia menambahkan, dari enam kecamatan yang ada di kota Bogor, dua kecamatan tahun ini sudah lengkap semua bidang tanahnya mempunyai sertifikat.
“Tahun depan kita akan sertifikatkan seluruh tanah yang tersisa di Kota Bogor. Sedangkan untuk Kabupaten Bogor, karena luas sekali, seluruh tanah kita sertifikatkan paling lambat tahun 2025,” kata Sofyan.
Turut mendampingi Presiden pada acara tersebut yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Walikota Bogor Bima Arya, dan Bupati Bogor Ade Yasin.
Sumber
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan ada 126 juta sertifikat bidang tanah seluruh Indonesia yang seharusnya diberikan, namun hingga tahun 2015 baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat.
“Saya cek di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional), setiap tahun hanya keluar 500-600 ribu sertifikat per tahun di seluruh tanah air. Saya hitung, kalau masih kurang 80 juta sertifikat berarti harus menunggu 160 tahun.” ujar Presiden.
Oleh karena itu, tambah Presiden, pemerintah terus meningkatkan pembagian sertifikat ini, dimana tahun 2017 dari 500 ribu menjadi 5 juta, tahun 2018 7 juta, dan tahun 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat diberikan.
Presiden mengaku, setiap kali ke daerah keluhannya sama, yaitu sengketa lahan, konflik tanah. Oleh karena itu, pada masa pemerintahannya, Presiden Jokowi ingin mempercepat proses sertifikasi lahan melalui program reforma agraria.
Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan agar masyarakat penerima menjaga sertifikatnya dengan baik. “Hati-hati, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga mengingatkan masyarakat yang ingin menggunakan sertifikat tanahnya sebagai agunan di bank agar dihitung angsurannya.
“Kalau sertifikat ini mau dipakai untuk jaminan ke bank, tolong dihitung, bisa mengangsur tidak setiap bulan. Saya titip, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, modal kerja,” tutur Presiden.
1.270.000 Sertifikat
Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, dalam laporannya menyampaikan, paling sedikit 1.270.000 sertifikat tanah akan dibagikan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018.
“Untuk Kabupaten Bogor, target kita tahun ini 80.750 sertifikat. Untuk Kota Bogor, kami akan membagikan 60.000 sertifikat,” ungkap Sofyan.
Ia menambahkan, dari enam kecamatan yang ada di kota Bogor, dua kecamatan tahun ini sudah lengkap semua bidang tanahnya mempunyai sertifikat.
“Tahun depan kita akan sertifikatkan seluruh tanah yang tersisa di Kota Bogor. Sedangkan untuk Kabupaten Bogor, karena luas sekali, seluruh tanah kita sertifikatkan paling lambat tahun 2025,” kata Sofyan.
Turut mendampingi Presiden pada acara tersebut yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Walikota Bogor Bima Arya, dan Bupati Bogor Ade Yasin.
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar