Fakta dan Opini Indonesia – Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen membangun infrastruktur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur itu terus digenjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Berangkat dari semboyan Presiden Jokowi yakni, “Membangun Dari Pinggiran”, kini pembangunan infrastruktur yang digaungkan Presiden Jokowi semakin tak terbendung.
Jika pada pemerintahan terdahulu, pembangunan nasional kesannya selalu berorientasi Jawa-sentris, maka Jokowi menghilangkan dikotomis itu. Jokowi melakukan pembangunan dengan orientasi Indonesia–sentris.
Dengan begitu, tidak ada lagi daerah yang di anak emaskan atau di anak tirikan. Sebab kini pembangunan disamaratakan, sesuai kebutuhan dan potensi di tiap daerah.
Tercatat bahwa antara tahun 2014-2016, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 kilometer, jalan tol sepanjang 132 kilometer dan jembatan sepanjang 16.246 meter atau 160 jembatan.
Bahkan Jokowi menegaskan, di bawah pemerintahannya, kereta api bukan hanya milik Pulau Jawa. Tapi juga ada di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Tahun 2015 lalu, pemerintah telah membangun jalur rel kereta api sepanjang 179,33 kilometer spoor.
Pemerintah juga membangun kereta untuk transportasi perkotaan. Misalnya Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Train (LRT) dan commuter line. Terkhusus mengenai tol laut, pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung infrastruktur pendukung, ikut dibangun 47 pelabuhan nonkomersil.
Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada 2019. Pemerintah juga akan menyiapkan kapal-kapalnya, yaitu sebanyak 3 kapal pada 2015 dan 30 kapal pada 2016.
Di sektor penerbangan, Jokowi juga mengklaim mempercepat pembangunannya. Tahun 2016, sebanyak sembilan bandara dikembangkan sehingga memiliki standar yang lebih tinggi. Sebanyak 6 bandara di antaranya resmi beroperasi. Sementara itu, terkait penyediaan listrik, pemerintah menargetkan realisasi program 35.000 megawatt.
Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas demi pemerataan di seluruh Indonesia terus dilakukan. Termasuk pembangunan Jalan Trans Papua yang ditargetkan dapat tersambung seluruhnya pada 2018-2019 mendatang.
Jalan Trans Papua dirancang sepanjang 4.330,07 kilometer. Hingga akhir tahun 2016, sudah tembus 3.851,93 kilometer. Sementara untuk pembangunan jalan baru di Jalan Trans Papua tahun 2016 mencapai 231,27 kilometer, untuk tahun 2017 akan ada penambahan jalan baru 143,35 kilometer.
Menteri PUPR, Basuki Hadimulio, menuturkan, salah ruas jalan yang menjadi fokus Kementerian PUPR adalah yang menghubungkan wilayah pegunungan Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu sepanjang 278,6 kilometer yang ditargetkan tersambung tahun ini.
Terkait Jalan Perbatasan Papua dengan total panjang 1.098,2 kilometer, telah ditangani hingga tahun 2016 sepanjang 884,3 kilometer. Sedangkan tahun 2017 akan dibangun 8 kilometer jalan baru, sehingga hingga akhir tahun 2017 ditargetkan 892,3 kilometer sudah tembus.
Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur di NTT meliputi pembangunan bendungan untuk irigasi, jalan raya, bandara dan pelabuhan laut. Jalan lingkar luar perbatasan atau dikenal dengan istilah “Sabuk Merah”, mencapai 177 kilometer. Juga pembangunan Pos Lintas Batas Luar Negeri dibangun fisiknya.
Total bendungan baru yang akan dibangun berjumlah 49 bendungan dan 7 di antaranya ada di NTT. Sementara daerah lainnya, rata-rata hanya dibangun 2-3 bendungan.
Sementara itu, untuk tahun 2017, Propinsi NTT mendapat kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur senilai 2,7 Triliun. “Dana pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2017 untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika
dibandingkan tahun 2016 yang hanya sekitar Rp800 miliar,” Ujar Kepala Dinas PUPR NTT, Andre W Koreh di Kupang.
Pembangunan infrastruktur yang masif ini mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Ini suatu hal yang wajar, sebab infrastruktur adalah bentuk pembangunan yang berorientasi fisik. Bisa dilihat bentuk nyata. Oleh karenanya, menjadi wajar jika kemudian Jokowi mendapat pujian untuk itu.
Pemerintah Ciptakan Lapangan Pekerjaan
Selain infrastruktur, Pemerintah juga fokus pada penciptaan lapangan kerja. Sesuai dengan janji kampanyenya terdahulu, Jokowi berjanji bakal menciptakan 2 juta lapangan kerja setiap tahun.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, Presiden Jokowi telah memenuhi janji kampanye Pilpres 2014 soal penciptaan lapangan kerja.
“Pertumbuhan lapangan kerja atau penyediaan lapangan kerja di Indonesia setiap tahunnya itu selalu lebih dari 2 juta,” ungkap Hanif di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Pada tahun 2015 lapangan kerja di Tanah Air bertambah 2,8 juta. Kemudian di 2016 mencapai 2,4 juta lapangan kerja. Sementara sepanjang tahun 2017 lapangan kerja yang tercipta menyentuh angka 2,6 juta.
Hanif memastikan, jutaan lapangan kerja yang dibuka tersebut untuk rakyat Indonesia. Kalaupun sejumlah lapangan kerja diisi tenaga kerja asing (TKA), jumlahnya tidak terlalu signifikan.
“Jadi lapangan kerja ini yang tercipta ini tentunya semuanya adalah untuk rakyat kita sendiri,” kata dia.
Angka Kemiskinan Turun Drastis
Setelah menciptakan lapangan kerja, Pemerintah tetap fokus pada penurunan angka kemiskinan. Adapun faktor keberhasilan pemerintahan Jokowi menurunkan angka kemiskinan ditopang
meningkatnya pendapatan masyarakat. Kemampuan pemerintahan Jokowi mengendalikan harga kebutuhan pokok dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Selama empat tahun terakhir tren angka kemiskinan cenderung terus terjadi penurunan, artinya pemerintahan di era Jokowi berhasil mengurangi angka kemiskinan cukup signifikan melalui berbagai program stimulus ekonomi.
Ketua Umum Forum Intelektual Studi Untuk Indonesia (FIS UI) Asri Hadi mengemukakan, selama memimpin Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berhasil mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia tren nya cenderung turun cukup signifikan.
Terakhir pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin tercatat hanya tinggal 25,95 juta orang atau 9,82% turun dari tahun 2017 tercatat 27,77 juta atau 10,64% .
Menurut Asri, berdasarkan data BPS per Maret 2018 jumlah orang miskin tercatat 25,95 juta. Jumlah ini terus menurun sejak periode 2002 lalu.
BPS mencatat per Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 633.000 menjadi 25,95 juta dari kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta.
Sementara itu, Pemerintah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan pada level single digit yaitu 9,82 persen melalui berbagai program pro rakyat.
Sampai hari ini, Pemerintah terus berkomitmen menerapkan Program BBM Satu Harga untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat, dimana tahun 2018 ditargetkan pendirian 73 titik penyalur BBM Satu Harga.
Pada tahun 2017, sebanyak 57 titik BBM Satu Harga telah dibangun dan sejak 2016 Pertamina sudah mengoperasikan 38 penyalur BBM Satu Harga. Pemerintah menargetkan lembaga penyalur BBM Satu Harga di 159 lokasi pada akhir 2019 dengan berfokus pada daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
Sumber : https://bidikdata.com/pembangunan-infrastruktur-yang-berorientasi-indonesia-sentris-makin-tidak-terbendung.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar