Jakarta – Pokja Pemilu Luar Negeri sudah melakukan perbaikan DPT dengan hasil perbaikan pertama mencapai 2.025.344 tercatat memiliki hak pilih, dan jumlah DPT dari WNI yang berada di LN tersebut akan terus diperbaharui.
“Pada tanggal 16 itu datanya adalah 2.025.344. Itu data kita per tanggal 16 September. Setelah itu, saat ini detik-detik ini, masih memperbaiki,” kata Wajid di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (7/10).
Ketua Pokja Pemilu LN, Wajid mengatakan bahwa jmlah DPT tersebut bukan merupakan angka final karena pada 15 Oktober 2018 seluruh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) akan menyerahkan data terbaru.
“Kita tunggu, Pokja meminta tanggal 15 Oktober mereka melaporkan, jadi bukan berarti tanggal 15 Oktober itu batas akhir, jangan dilihat itu sebagai batas akhir. Satu bulan setelah rapat di KPU, kita minta mereka melaporkan apa yang terjadi di sana,” ujar Wajid.
Kendala PPLN dalam mendata buruh migran yaitu pendataan buruh migran yang sebagian besar bekerja di sektor rumah tangga sangat bergantung dengan majikan.
Jika majikannya baik, maka proses pendataan menjadi lebih muda karena mereka tidak hanya diantar, tetapi dibawakan dan diperpanjang paspornya.
Faktor majikan menjadi salah satu yang menentukan seorang buruh migran bisa atau tidak berpartisipasi dalam Pemilu. Selain itu, ada beberapa WNI yang tidak mau didata untuk masuk ke dalam DPT Pemilu 2019, namun berbagai persoalan tersebut tidak akan menghalangi PPLN untuk melakukan pemuktakhiran data pemilih. (RN/MCF)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar