Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, Pemerintah tidak akan mengakui bendera yang dibakar di Garut, Jawa Barat, oleh Banser NU adalah bendera tauhid.
JK menyebut, pengakuan terhadap bendera bertuliskan tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam.
“Ya kan tidak perlu, Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan,” kata Wapres Jusuf Kalla di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jumat (2/11/2018).
Oleh sebab itu, lanjut JK menyatakan, Pemerintah tidak perlu mengakui bendera tersebut sebagai lambang ormas tertentu.
“Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan. Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera itu harus begitu. Tidak, tidak,” ujarnya.
Ribuan umat Islam melakukan Aksi Bela Tauhid yang dilangsungkan dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara, pada Jumat (2/11/2018).
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh Banser NU di Garut pada peringatan Hari Santri Nasional karena bendera tersebut dinilai simbol dari ormas Hizbut Tahrir Indonesia.
Pelaku Aksi Bela Tauhid meminta Pemerintah mengakui bahwa bendera hitam yang dibakar di Garut itu adalah bendera tauhid, dan bukan representasi lambang ormas tertentu.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin, mengharapkan kasus pembakaran bendara di Garut tidak memecah belah umat Islam di Indonesia.
“Terlalu mahal harganya kalau karena kasus itu ukhuwah islamiyah rusak, terjadi perpecahan di umat Islam, dan itu berakibat terjadinya perpecaha bangsa karena umat Islam adalah mayoritas,” ujar Din Syamsudin, di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (25/10/2018).
Menurutnya, kasus pembakaran bendara yang bersamaan momentumnya dengan Hari Santri Nasional itu harus dilihat secara ‘jernih’.
Sumber : https://bidikdata.com/pemerintah-tak-akui-bendera-hti-yang-dibakar-sebagai-simbol-tauhid.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar