Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masih sering menemukan birokrasi yang berbelit-belit di lapangan. Contohnya saat musibah gempa bumi yang melanda Lombok beberapa waktu lalu.
Jokowi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan anggaran untuk memperbaiki rumah-rumah masyarakat yang rusak akibat bencana gempa. Namun, masyarakat sulit mendapat dana bantuan perumahan swadaya itu dengan cepat.
"Pengalaman, urusan gempa bumi di Lombok, sudah 2,5 bulan kok uang anggaran untuk rumah-rumah ini belum bisa diterima oleh masyarakat yang rumahnya roboh terkena gempa, padahal uang sudah ditransfer," kata Jokowi saat bertemu dengan akuntan publik di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Ternyata, kata Jokowi, permasalahan itu dikarenakan lambatnya prosedur birokrasi di lapangan. Padahal, masyarakat sudah sangat menanti bantuan tersebut.
"Saya emang orang jalanan, senang ngecek di lapangan, ternyata prosedurnya ada 17. 'Pak yang ini belum, yang ini belum', saya kaget, padahal masyarakat sudah nunggu, uangnya sudah ada, berhari-hari 17 prosedur sudah diikuti," kata Jokowi.
Geram dengan situasi tersebut, Jokowi lantas meminta agar birokrasi dipangkas dengan singkat. Dia ingin agar masyarakat bisa segera menerima bantuan tersebut dengan cepat.
"Saat itu juga saya perintah, saya nggak mau tahu prosedur, pokoknya tetap dilaksanakan, akuntabilitas tetap tapi saya minta cepat. Prosedur nggak usah banyak-banyak nggak usah 17, saya minta 1, nyatanya bisa. 'Ya pak, siap', dirapatkan berapa kali, bisa 1, kalau bisa 1 kenapa (harus) 17," tutur Jokowi.(fdl/ara)
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar