Mataram – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama MUI kabupaten/kota dan sejumlah Ormas Islam mendeklarasikan pemilu damai dan bebas politik sara. Deklarasi digelar di Mataram, Rabu (19/12).
Beberapa ormas yang hadir dalam deklarasi tersebut, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan lainnya.
Ketua MUI NTB, Prof. H. Saiful Muslim, MM, mengatakan deklarasi tersebut bertujuan untuk merawat keharmonisan dan perdamaian saat pemilu 2019 mendatang.
“Deklarasi kesediaannya untuk memelihara NKRI. Pada tahun politik ini kita buat pernyataan bersama bahwa MUI se-NTB bersama ormas Islam siap mengawal pemilu yang aman, damai dan sejuk,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelum deklarasi dibaca, MUI NTB telah menyampaikan hasil dialog nasional antara MUI pusat dan MUI di Indonesia timur dan tengah tentang pentingnya kerukunan.
“Sebelum deklarasi, kami sampaikan hasil dialog nasional MUI pusat dan MUI di Indonesia timur dan tengah yang diikuti 16 provinsi di Manado. Pada intinya tentang pentingnya kerukunan umat beragama,” jelasnya.
Lima poin dalam deklarasi tersebut menjelaskan: (1) menjaga dan merawat serta memelihara kerukunan antar umat beragama, (2) menjaga kesucian dan netralitas rumah ibadah dan menolak politisasi rumah ibadah untuk kepentingan politik, (3) menolak penggunaan rumah ibadah sebagai tempat kampanye dan mobilisasi massa.
Kemudian, (4) menolak politisasi sara dan ujaran kebencian yang dapat memprovokasi terciptanya keributan dan (5) berpartisipasi mengawasi, menolak dan mengutuk tindakan radikalisme dan intoleran demi keutuhan NKRI.
“Kita pegang erat bersama-sama (isi dialog Manado) termasuk di NTB. Kami diamanahkan untuk menjalankan kegiatan serupa, sehingga kita manfaatkan hari ini,” ungkap Prof. Saiful Muslim.
Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Achmat Juri, yang hadir dalam deklarasi pemilu damai tersebut, mengatakan meskipun demokrasi merupakan kebebasan, namun bukan berarti di alam demokrasi ini digunakan untuk menebar fitnah.
“Sekarang demokrasi, kebebasan. Pola demokrasi meski bebas ya jangan terlalu banyak fitnah,” ujarnya.
Kapolda berharap MUI menjadi pelindung, pengayom, peneduh dan penyejuk masyarakat layaknya tugas polisi, khususnya menjelang pemilu ini.
“Pemersatunya kita berharap dari ulama. Menjadikan masyarakat tetap satu sehingga tidak muncul riak-riak yang bersifat perpecahan. Untuk kemaslahatan umat di NTB,” terangnya. (sat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar