Pariwisata Indonesia mendapat perhatian lebih di era pemerintahan Jokowi-JK karena dianggap punya keunggulan mengingat mayoritas berada di sektor jasa. Selain itu, pariwisata merupakan komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga ke level paling bawah masyarakat
Tak hanya itu, tiap tahun performa pariwisata Indonesia terus menanjak. Grafiknya sangat kontras bila dibandingkan komoditas lain, seperti minyak, gas, batu bara, serta kelapa sawit terus merosot.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, sektor pariwisata telah menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan dan penerimaan devisa yang terus meningkat sejak 2015.
“Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat nomor 9 di dunia, di Asia no 3 dan ASEAN nomor satu,” kata Arief di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10).
Dia memaparkan, pertumbuhan pariwisata Indonesia Januari-Desember 2017 mencapai 22 persen. Angka pertumbuhan ini di atas rata-rata pertumbuhan turisme dunia 6,4 persen, dan pertumbuhan ASEAN 7 persen.
Arief menerangkan, Presiden Jokowi sejak awal menginginkan pariwisata menjadi penghasil devisa terbesar, kini pariwisata sudah menjadi penyumbang devisa nasional nomor empat terbesar setelah industri kelapa sawit (CPO), migas, dan batu bara.
Sumbangan devisa dari sektor pariwisata meningkat sejak tahun 2015 dari USD 122 miliar, pada 2016 menjadi USD 13,6 miliar dan pada tahun 2017 naik lagi menjadi USD 15 miliar. Diharapkan pada tahun ini sektor pariwisata meraup devisa hingga USD 17 miliar. Sedangkan, proyeksi tahun 2019 sebesar USD 20 miliar.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus melejit dari tahun 2015 sebanyak 9,7 juta, pada tahun 2016 menjadi 11,5 juta, tahun 2017 sebanyak 14 juta. Adapun sampai Agustus 2018, jumlah turis asing sudah mencapai 10,58 juta dari target 17 juta wisman.
Sementara itu untuk mendukung transportasi terutama di bidang perkeretaapian hingga 2018 Pemerintah melalui Kementerian PUPR membangun 745,59 km jalur KA termasuk jalur ganda dan reaktivasi, membangun jalur LRT di Sumsel dan Jakarta serta jalur MRT Jakarta.
Secara nasional pemerintah menargetkan pembangunan jalur kereta api 1.349 kilometer hingga tahun 2019. Dengan rencana tersebut, kebutuhan pendanaan sekitar Rp 127.2 triliun dengan kerangka pendanaan dari APBN sekitar 71 persen yaitu Rp 90,3 triliun dan pendanaan alternatif 29 persen privat atau swasta.
Pembangunan jalur kereta api yang sudah beroperasi saat ini jalur KA menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada 2014-2018, jalur ganda KA Martapura-Baturaja (2016-2018), jalur KA Prabumulih-Kertapati (2015-2018), LRT Sumatra Selatan pada 2016-2018, pembangunan Stasiun maja, Palmerah, Kebayoran, dan Parungpanjang, serta jalur ganda KA Bandara Soekarno-Hatta (2016-2017).
Selanjutnya, pembangunan jalan nasional telah mencapai 3.432 kilometer, jalan tol sepanjang 941 kilometer, jembatan sepanjang 39,8 kilometer, dan 134 unit jembatan gantung. Dibandingkan dengan di 2014 lalu, jalan tol yang terbangun baru sepanjang 780 kilometer dengan target 1.852 kilometer pada 2019.
Untuk bandar udara, sedikitnya terbangun 10 bandara baru, disertai revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, dan perbatasan. Kemudian 19 pelabuhan, 17 unit bendunganm dan 860.015 ha jaringan irigasi baru.
Pembangunan juga dilakukan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tiga provinsi, tujuh kabupaten/kota dan di tujuh lokasi yang meliputi, perbatasan Entikong, Badau, Aruk, Skouw, Motaain, Wini dan Motamasin. PLBN juga disertai dengan pembangunan pasar di wilayah tersebut.
Sementara itu, hunian layak yang telah terbangun di antaranya, 31.488 unit rumah susun, 17.808 unit rumah khusus, 292.865 unit rumah swadaya, 514.782 unit FLPP&SSB/SSM, serta 282.729 unit SBUM.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan tujuan pembangunan infrastruktur tidak hanya menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mendongrak indeks daya saing global Indonesia ke rangking 45 dari 140 negara. Hal itu juga sejalan dengan komitmen kemudahan berusaha.
Di bidang infrastruktur telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terus menggeber pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan fokus pemerataan layanan.
“Saat ini kita sedang membangun Indonesia Sentris. Semua dimulai dari IT, khususnya 4G. Jika akhir tahun 2015 4G baru diluncurkan, saat ini kita mempercepat penguatan jaringan 4G yang menyebar ke sejumlah wilayah di Indonesia,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta.
Kominfo mengenjot pembangunan infrastruktur penyedia layanan 4G, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Perluasan layanan 4G sampai Juli 2017 mencapai 55.701 BTS berkomponen eNodeB yang tersebar di 297 kabupaten/kota. Tepat saat HUT Kemerdekaan RI tahun ini, Rudiantara meresmikan 17 BTS di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) berfitur 4G di Desa Tude, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar