Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membandingkan ketimpangan sosial RI dengan Perancis dan Amerika Serikat (AS).
Hal itu jelas tidak sebanding, karena kedua negara tersebut adalah negara maju sedangkan RI adalah negara berkembang.
Bahkan Prabowo terus berulang mengatakan bahwa Indonesia akan punah jika kaum elite dan pemerintah tidak bisa mengantisipasi permasalahan bangsa saat ini.
Faktanya, ketimpangan sosial adalah dampak domino dari era Soeharto yang mengobral kekayaan RI kepada pihak lain atau swasta.
Seharusnya Prabowo berani mengakui dan menyalahkan Pemerintahan masa lalu bukan sebaliknya.
Meski demikian, Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla terus menciptakan pemerataan ekonomiagar Indonesia menjadi negara maju. Namun, hal itu perlu didukung semua pihak.
Selain itu Pemerintah terus menggenjot infrastruktur dan perekonomian rakyat melalui sejumlah kebijakan strategis agar tercipta pemerataan ekonomi dan sosial di masyarakat.
Presiden Jokowi mengatakan, saat ini Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan 40 persen lapisan masyarakat terbawah melalui program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, memberikan jaminan perlindungan sosial, menjaga stabilitas harga bahan pokok, mengalurkan Program Keluarga Harapan (PKH), mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai dan memberikan akses kesehatan.
Langkah tersebut telah berhasil menurunkan Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan dari 0,406 menjadi 0,389 serta menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit.
“Dengan kerja nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389,” kata Jokowi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan penduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82 persen. Angka ini terendah sejak era krisis moneter (krismon) pada 1998 silam. Adapun pada 1998, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 24,2 persen.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku bangga dengan angka kemiskinan yang baru dirilis BPS. Sebab angka kemiskinan sudah berada di bawah 10 persen.
Dikatakannya, Pemerintah Indonesia dari masa ke masa terus berupaya untuk menurunkan angka penduduk miskin.
Dikatakannya, Pemerintah Indonesia dari masa ke masa terus berupaya untuk menurunkan angka penduduk miskin.
Untuk itu, Pemerintah akan terus berupaya dan tidak berhenti menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen.
“Istimewa, angka kemiskinan 9,82 persen. Ini kali pertama. Dalam sejarah,” ungkap Menkeu pada perayaan the 10th anniversary Adaro di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, Senin (16/7/2018).
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar