Pernyataan capres noor 02, Prabowo Subianto soal Menteri Keuangan pencetak utang, menunjukkan bahwa ia tidak memahami perkara ekonomi. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding.
Menurut KArding, Apa yang dikatakan PRabowo dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga negara. Sebab Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintah merupakan nomenklatur yang dilindungi oleh undang-undang.
Ucapan Prabowo itu, kata Karding bukan saja melukai seorang menteri keuangan, tapi juga menyakiti puluhan ribu pegawai kementerian keuangan dan keluarganya di seluruh Indonesia.
“Seolah-olah apa yang telah mereka lakukan selama ini bukannya menyelesaikan masalah negara tapi justru menambah beban negara,” jelas Karding, Senin (28/1).
Karding menjelaskan, utang dalam sebuah negara merupakan hal yang lazim. Apalagi Indonesia sudah berutang sejak 1946. “Negara mana di dunia yang tidak utang? Yang terpenting bukan soal kita berutang atau tidak tapi untuk apa kita berutang,” ucap Karding.
Selama ini, lanjut Politikus PKB ini mengatakan bahwa utang Indonesia ditujukan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Mulai dari belanja pegawai hingga pembangun infrastruktur di berbagai daerah. Infrastruktur ini penting untuk menggerakkan roda ekonomi dari pusat ke daerah dan sebaliknya. Sehingga ketimpangan ekonomi bisa diperkecil dan kesejahteraan bida diratakan.
Oleh karena itu, ia menegaskan agar Prabowo berhenti memprovokasi rakyat dengan ucapan-ucapan yang agresif. “Jangan hanya karena ingin merebut kekuasaan rakyat kemudian dicekoki kebencian. Sebab yang akan rugi adalah seluruh bangsa ini,” ujarnya.
Sementara itu, Influencer TKN Jokowi-Ma’ruf, Inas Nasrullah Zubir menyebut Prabowo salah kaprah soal utang Indonesia ke luar negeri. Prabowo dianggap kurang paham soal peraturan perundang-undangan utang Indonesia.
“Utang pemerintah masih aman karena masih jauh dari aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yakni 60% PDB (Produk Domestik Bruto),” kata Inas di Jakarta, Selasa (29/1).
Menurut Inas, Prabowo harusnya malu bicara utang luar negeri Indonesia. Sebab, utang Indonesia terdiri dari utang pemerintah dan swasta.
Sementara Anggota Komisi XI DPR RI, Johnny G Plate menilai Prabowo keliru soal utang negara.
Johnny mengatakan, seharusnya Prabowo melihat tujuan dari penambahan utang itu, yakni untuk meningkatkan modal negara.
Dari modal itu, kata Johnny, pemerintah mengalokasikannya untuk belanja. Seperti membangun infrastruktur, perlindungan sosial, hingga pembayaran utang itu sendiri.
“Pak Prabowo mau menggunakan isu utang sebagai kekuatan dia. Ternyata dia tidak paham itu kelemahannya,” jelas Johnny dilansir dari tirto.
Johnny juga mengingatkan, selama 4 tahun Presiden Jokowi telah membayar cicilan utang senilai Rp 1.600 triliun. Sekjen Partai Nasdem ini mengatakan, tudingan Prabowo terkait menumpuknya utang negara juga tidak sepenuhnya benar. Sebab, Johnny menilai utang pemerintah saat ini merupakan akumulasi dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar