Minggu, 28 April 2019

Dosen UGM Bongkar Akun Robot yang Deligimitasi KPU


Beragam informasi beredar di media sosial, baik sebelum maupun sesudah Pemilu 2019.Dosen DPP Fisipol UGM, Sigit Pamungkas bahwa berdasarkan data hasil analisis percakapan di twitter menunjukkan sebanyak 4.405 percakapan menampilkan delegitimasi terhadap KPU, angka ini jauh lebih banyak dibandingkan percakapan yang melegitimasi Pemilu, yaitu sebanyak 2.540 percakapan.
Saat ditelusuri, sebagian besar perbincangan soal ketidakpercayaan terhadap KPU didominasi akun robot, artinya ada yang menggerakkan. Sementara diketahui bahwa mayoritas yang tidak percaya KPU atau berupaya mendelegitimasi KPU adalah para pendukung dan simpatisan kubu Prabowo.
Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM meneliti mengenai informasi itu, terutama tentang isu-isu kepercayaan atau legitimasi dan ketidakpercayaan atau delegitimasi terhadap KPU dalam Pemilu 2019.
Hasil analisis yang diberi nama Peta Ancaman Legitimasi Pemilu 2019 ini diperoleh melalui percakapan di media sosial Twitter dan 270 media online dalam rentang waktu 10 hari, mulai 22 Maret sampai 1 April 2019.Hasil analisis percakapan di Twitter menunjukkan terdapat 6.945 percakapan tentang kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap KPU.
Percakapan soal ketidakpercayaan terhadap KPU lebih banyak diperbincangkan yakni 4.405 twit dan isu kepercayaan 2.540 twit.
“Saat ditelusuri, sebagian besar, di atas 50 persen, perbincangan soal ketidakpercayaan terhadap KPU didominasi akun robot, artinya ada yang menggerakkan,” ujar Sigit, beberapa waktu lalu, di UGM.
Para pendukung gerombolan Prabowo hingga saat ini masih menggunakan tagar dengan narasi negatif dan menyebarkan hoaks untuk mendelegitimasi KPU yang terus berlangsung secara masif dan terstruktur.
Berdasarkan temuan DPP Fisipol UGM diatas tersebut, pihak yang mendelegitimasi KPU tanpa dasar, bukti, dan cenderung menyebarkan hoaks perlu segera ditangani. Masyarakat harus lebih selektif dan cerdas dalam menyerap informasi, sebab delegitimasi KPU bisa menimbulkan konflik karena orang tidak percaya penyelenggara Pemilu.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar