Presiden Joko Widodo menyatakan, Pemerintah secepatkan mengkaji relokasi pemukiman baru untuk korban bajir bandang Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
Mengenai rencana relokasi korban banjir bandang yang selama ini mendiami wilayah rawan bencana. Jokowi menyebutkan, lokasi permukiman baru bagi warga Sentani nanti akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah Papua.
“Tapi saya ingin agar secepatnya ada penetapan lokasi sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian di mana dan segera rumah-rumah itu akan dibangun,” tegas Jokowi di Jayapura, Senin (1/4).
Jokowi juga menegaskan bahwa kebijakan relokasi adalah penanggulangan bencana untuk jangka pendek. Sementara penanganan jangka panjang, menurut Jokowi, harus melibatkan program pemilihan ekosistem di hulu aliran sungai dan Danau Sentani.
Jokowi memerintahkan program pemulihan Cagar Alam Pegunungan Cycloop, Danau Sentani, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sentani Tami bersama 17 instansi terkait.
“Jangka panjang yang namanya cyclop situ juga harus direhabilitasi. Harus dihijaukan kembali, harus ditanam kembali sehingga bencana bencana yang kemarin datang itu tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe menambahkan bahwa pihaknya sudah membentuk tim yang akan melakukan negosiasi dengan pemilih lahan yang nantinya akan dijadikan lokasi permukiman baru. Lukas menyatakan proses pembangunan akan dilakukan segera setelah negosiasi pembebasan lahan disepakati.
Kesepakatan untuk memulihkan kawasan alam yang mendukung kawasan hulu DAS Sentani Tami hingga Danau Sentani dilakukan menyusul bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Jayapura, Sabtu (16/3) lalu hingga menewaskan 105 orang dan 74 orang dilaporkan hilang.
“Tim sudah dicari dan mereka dapat ini pasti kita akan bebaskan. Kita harap sepanjang Jalan Jayapura-Wamena,” kata Jokowi.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, nota kesepakatan tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah, universitas dan dunia usaha, tetapi juga lembaga adat dan agama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar