Ketua DPR, Bambang Soesatyo
mengimbau, di Ramadan bulan penuh berkah ini, masyarakat sebaiknya
tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Menjalankan ibadah puasa juga
harus ditunjukan dengan keharmonisan, menjaga kehidupan sosial
berbangsa, sehingga tidak hanya menjalin hubungan baik dengan Allah SWT,
melainkan juga dengan manusia.
"Mengingat pada 22 Mei 2019 Komisi
Pemilihan Umum akan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara,
maka tidak menutup adanya kemungkinan provokasi dari segelintir orang
yang menginginkan terjadinya gejolak di masyarakat. Tapi Ramadan
mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan menahan ego
pribadi," ujar Bamsoet, saat menjadi tuan rumah buka puasa bersama, di
rumah dinas ketua DPR, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Selain dihadiri
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tampak hadir pula
sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, seperti Ketua MPR, Zulkifli
Hasan, Ketua DPD, Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali,
Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, Wakil Ketua BPK, Bahrul Akbar,
Wakil Ketua DPR, Utut Hardianto, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto.
Hadir
pula sejumlah ketua umum dan sekjen partai politik, antara lain Ketua
Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB, Muhaimin
Iskandar, Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, Ketua Umum PKPI, Diaz Hendro
Priyono, Sekjen Demokrat, Inca Panjahitan, Sekjen PPP, Hasrul Sani,
Wakil Ketua KPK, Laode Syarif, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi, para
menteri Kabinet Kerja, seperti Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri,
Retno LP Marsudi, Mensekneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, Menkeu
Srimulyani, Mendes Eko Prasojo, Wakapolri Ari Dono, Kasum TNI Joni,
pimpinan BIN, Jaksa Agung, M Prasetyo, mantan Kepala BIN, Hendro Priyono
dan sejumlah duta besar negara sahabat.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menilai, tidak perlu ada people power
dalam menyikapi hasil Pemilu 2019, karena seluruh tahapan
penyelenggaraan pemilu sudah dilakukan sebaik mungkin. Jikapun ada
kekurangan atau kesalahan di beberapa hal, itu bisa diselesaikan sesuai
mekanisme hukum yang berlaku. Bukan dengan cara represif mengganggu
keamanan dan ketertiban masyarakat.
"People power biasa
dilakukan, jika sebuah bangsa menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan
ataupun kepemimpinan otoriter yang dijalankan tanpa proses mekanisme check and balances. Indonesia tidak mengalami hal itu. Ekonomi kita baik, check and balances
dijalankan antara pemerintah sebagai eksekutif maupun DPR sebagai
legislatif. Ada juga MPR dan DPD, maupun media massa dan organisasi
kemasyarakatan yang turut mengawasi jalannya roda pemerintahan," tutur
Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini justru memandang
perlunya bangsa Indonesia bersyukur karena di Ramadan kali ini berhasil
menyelesaikan berbagai tahapan Pemilu 2019 yang dikenal dengan pemilu
terumit di dunia. Di bulan yang suci ini, sudah saatnya semua pihak
kembali bersatu sebagai sebuah bangsa dengan melakukan rekonsiliasi dan
menjalin tali silaturahim dengan semua komponen bangsa.
"Bagi yang
menang pemilu jangan jumawa, bagi yang kalah harus berlapang dada.
Hasil pemilu bukanlah kiamat yang menandakan berakhirnya kehidupan.
Tidak perlu berlebihan menyikapinya. Masih ada kesempatan di waktu yang
akan datang untuk maju kembali dalam pemilihan, tanpa perlu mengorbankan
persaudaraan di bulan Ramadan," pungkas Bamsoet.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar