Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2018 kebebasan berkeyakinan di Indonesia mengalami penurunan.
Hal tersebut tercantum dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional tingkat nasional tahunan yang baru saja dirilis BPS.
Pada IDI tingkat nasional 2018 telaahan BPS, skor variabel kebebasan berkeyakinan adalah 82,86 persen. Sementara itu untuk variabel kebebasan berkeyakinan dalam Indeks Demokrasi Indonesia tingkat nasional pada 2016 dan 2017 adalah 81,69 dan 84,28.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan terdapat beberapa indikator ketika pihaknya melakukan penilaian tentang kebebasan berkeyakinan. Salah satunya yakni aturan yang membatasi umat untuk menjalankan ibadahnya masing-masing.
“Seperti saya bilang, kalau kebebasan berkeyakinan kan ada beberapa indikator. Ada enggak aturan tertulis yang melarang, ada enggak pernyataan pejabat yang mendiskriminasi. Jadi, ada beberapa indikator,” ujar Suhariyanto saat ditemui di kantor BPS RI, Jakarta Pusat, Senin (29/7).
Direktur Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Hermawati Marhaeni menyatakan dari total 34 provinsi yang ada di Indonesia, 20 di antaranya mengalami penurunan dalam hal kebebasan berkeyakinan.
Berdasarkan indikator yang dijelaskan Suhariyanto, Hermawati mengatakan berkurangnya kebebasan berkeyakinan itu diketahui terdapat di Sumatera Utara, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta , Jawa Timur, dan beberapa wilayah lainnya.
“Banyak ya. Pokoknya dari 34 provinsi ada 14 yang masih bertoleransi. Sisanya itu ya kurang bebas,” kata dia.
Oleh sebab hanya mengukur lewat skor atas indikator-indikator, BPS tak menemukan jawaban subyektif terkait penurunan skor kebebasan berkeyakinan di 20 provinsi di Indonesia.
Lebih lanjut kata Hermawati, skor variebel kebebasan berkeyakinan itu pun diketahui erat kaitannya dengan pelaksanaan pemilu. Sebab, kata dia, proses pemilu acap kali diwarnai dengan politik bernuansa agama.
“Banyak sih ini sebenarnya kebebasan berkeyakinan erat kaitannya dengan pemilu,” katanya.
“Sebenarnya itu ada esensi juga. Kan, semua tahu akhirnya pilihan itu tensi di pemilu, membawa ke agama,” sambungnya.
Dalam menelaah kebebasan keyakinan, BPS menggunakan metodologi penghitungan skor di dalam variebel kebebasan beragama ini bersumber dari review surat kabar lokal, review dokumen, diskusi kelompok terpumpun (focus group dan wawancara mendalam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar