Fenomena merapatnya partai oposisi kedalam koalam koalaisi pemerintah jelas menjadi tanya besar. Pasalnya selama ini oposisi seperti Gerindra, Demokrat dan PAN selama Pilpres 2019 kemarin jelas paling getol menghantam pemerintah dan juga pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Melihat gencarnya ketiga parpol yang berseberangan dengan pemerintah kini merubah haluan menjadi pendukung pemerintah menjadi sorotan Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes.
Arya mengkritik sikap sejumlah partai oposisi yang ingin bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.
“Hal itu tidak baik juga karena seolah semua partai berburu kekuasaan, berburu jabatan,” ujar Arya saat dihubungi seperti dilansir Kompas.com, Rabu (14/8/2019).
Arya mempertanyakan sikap ketiga partai tersebut karena dinilai tidak memiliki dasar atau motif yang jelas jika ingin bergabung.
Seperti diketahui Partai Gerindra, Demokrat dan PAN serta PKS mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, rival Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.
Sementara pasangan Jokowi-Ma’ruf didukung enam partai yang memiliki kursi di DPR, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.
Arya menduga keputusan untuk mendukung pemerintah dan masuk kabinet tidak lepas keinginan partai dalam menguasai sumber pendanaan politik.
“Yang harus kita lihat itu apa motif partai bergabung dengan pemerintah. Nah kalau saya lihat salah satu motif itu adalah soal akses pada sumber pendanaan politik,” ujarnya.
Fenomena perpindahan oposisi menjadi koalisi Pemerintah menjadi pelajaran politik bagi masyarakat bahwa dalam kontestasi politik, semua ada pertimbangan dan tolak ukur serta mengedepankan kepentingan parpol meskipun harus mengubah haluan.
Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh memiliki fanatisme berlebihan terhadap satu kubu politik sebab dalam situasi tertentu, mereka bisa berbalik arah untuk mempertahankan kepentingan parpol yaitu kekuasaan dan jabatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar