Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto masih meninggalkan ragam cerita baik di koalisi maupun oposisi.
Bahkan cerita itu berlanjut manakala Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Ketum Gerindra.
Cerita yang penuh kegundahan melukiskan tekanan bahwa ada upaya menekan Presiden dalam menentukan kabinet.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta agar masing-masing pihak bisa mencari titik temu atas berbagai perbedaan yang ada.
Mengenai ruang koalisi, Hasto kembali menegaskan bahwa pembicaraan mengenai koalisi akan dilakukan Presiden Joko Widodo dengan para pimpinan partai politik.
“Itu nanti masih ada tahapan-tahapan. Tetapi, dari hasil kajian PDI Perjuangan, masyarakat juga perlu membangun harapan di antara pemimpin bertemu. Kan tradisi yang baik,” katanya di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019.
Hasto mengingatkan partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) agar tidak menekan Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet 2019-2024. Sebab menurutnya memilih menteri adalah hak prerogatif presiden, sehingga presiden berhak menentukan kabinetnya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.
Hasto menambahkan jika ada partai yang menekan Presiden Jokowi dengan alasan balas jasa karena ikut memobilisasi dukungan masyarakat, dikatakannya jangan lupa bahwa pilihan rakyat tetap ditentukan oleh sosok presiden yang diusung. Sedangkan peran partai lebih kepada upaya dalam strategi memobilisasi rakyat, tetapi bukan meniadakan hak prerogatif presiden.
Sebelumnya dikabarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal hadir memenuhi undangan dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, 8-11 Agustus 2019.
Hasto mengatakan undangan kepada Prabowo untuk menghadiri kongres partai bukan untuk membahas koalisi.
“(Koalisi) Kan nanti diputuskan oleh Presiden. Tetapi, kan ruang dialog terus dibuka oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar