Jakarta – Tidak relevan menilai dukungan untuk Presiden Jokowi naik atau turun dihubungkan dengan Capim KPK sebab keberhasilan Pemerintah tidak hanya soal KPK saja dan tidak ada kaitan Capim KPK dengan Jokowi sebab semua keputusan sudah berada di tangan Pansel.
Berbagai lembaga survei ikut memanas-manasi dengan survei sesuai kebutuhan framing pemesannya, seharusnya pihak-pihak luar jangan menjadi corong orang-orang internal KPK karena KPK bukan seratus persen orang bersih Seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut dukungan terhadap Presiden Jokowi diraih, salah satunya, akibat kinerja pemberantasan korupsi KPK. Jika Jokowi salah dalam isu calon pimpinan KPK, dukungan kepada RI-1 pun diprediksi menurun.
Hal itu didasarkan atas survei terbaru LSI terkait kinerja KPK dan kaitannya dengan dukungan masyarakat ke Presiden Jokowi.
Survei itu dilakukan pada 11-16 Mei 2019 dengan melibatkan 1.220 responden dan menggunakan metode multistage random sampling.
“Intinya ini data yang sangat krusial untuk dipahami approval rating Pak Jokowi ditentukan seberapa persepsi positif atau tidak positif terhadap pemberantasan korupsi dan suap,” ujar Peniliti LSI Burhanudin Muhtadi, di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).
Data itu juga memaparkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga lembaga KPK masih relatif tinggi. KPK mempunyai tingkat kepercayaan 84 persen dan presiden sebagai institusi berada satu tingkat di bawah KPK yakni 79 persen.
Sedangkan untuk institusi politik seperti DPR dan parpol memiliki tingkat kepercayaan yang relatif rendah, yakni masing-masing 61 persen dan 53 persen.
Dalam survei itu, 50,8 persen masyarakat juga menilai pemerintah sudah cukup bekerja banyak dalam upaya pemberantasan korupsi.
Lalu dalam konteks tersebut, Burhanuddin menerangkan ada korelasi antara kelompok yang menilai puas dengan kinerja Jokowi dengan kepuasan terhadap pemberantasan korupsi.
“Semakin menilai pemerintah sudah banyak bekerja dalam pemberantasan korupsi, maka kepuasan terhadap kinerja Jokowi semakin tinggi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Burhan menegaskan Jokowi bisa membuat pilihan yang tepat dalam menentukan kepemimpinan KPK selanjutnya. Kalau tidak, kata dia, bukan tidak mungkin pendukung Jokowi berpaling.
“Orang yang percaya kepada Presiden umumnya percaya kepada KPK. Ini yang saya sebut kalau presiden salah langkah dalam mengambil kebijakan terkait pemilihan kepemimpinan KPK, bukan tidak mungkin sebagian pendukung presiden yang pro-KPK menarik diri,” ucap dia.
Dari pernyataan Burhanudin Muhtadi diatas sudah sangat jelas ada orang-orang tertentu yang memesan sesuai arahan dan framing agar tokoh tertentu yang lolos seleksi dianulir sehingga orang yang didukung pemesan LSI ini mendapat keuntungan.
Salah satu parameter survei LSI tidak jelas dan tidak diungkap secara transparan mengenai pendanaan apakah ada sponsor dari pihak tertentu termasuk siapa profil kuisionernya dan tingkat pendidikan yang ikut dalam survey tersebut.Jika responden yang dipilih adalah orang-orang pilihan yang mendukung framing tersebut maka sudah jelas kalau hasil survey LSI ini rusak tidak dapat dipertanggung-jawabkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar