Pengamat intelijen Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib menyoroti adanya tagar yang menyerukan referendum Papua dari luar negeri.
Beberapa waktu lalu situasi dan kondisi Papua sempat memburuk pascaperistiwa pengamanan asrama mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.
Kejadian tersebut memancing rentetan peristiwa lainnya, termasuk yang terjadi di sejumlah kota di Papua.
Anehnya, berdasarkan mesin Knowledge Engine for Media Analysis (KEA), didapatkan data tuntutan referendum, foto kekerasan, hingga korban yang disebarluaskan dari akun yang internet protocol (IP) address-nya berasal dari luar Indonesia.
“Terutama akun dari Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Bukan dari Indonesia atau dari dalam Papua,” kata Ridlwan Habib di Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Adanya provokasi di media sosial itu diyakini turut memberikan dampak buruk bagi keamanan dan stabilitas di Papua.
Menurut dia, kerusuhan di Manokwari, Jayapura, Sorong, Fakfak, tidak lepas dari maraknya konten provokatif yang menyulut emosi masyarakat Papua. Untungnya, pemerintah segera mengambil langkah preventif dengan membatasi akses media sosial di Papua.
Sementara itu, Pakar media sosial yang juga pendiri Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengakui, polemik di Papua yang sempat memanas tidak terlepas dari upaya pihak asing yang ingin memecah belah kesatuan Indonesia. Dunia maya pun memanas.
“Dari dulu saya sudah memonitor, memang hampir setiap saat ada kelompok-kelompok (asing) yang memperjuangkan kebebasan Papua,” kata Ismail.
Tidak hanya di internet, pendiri Drone Emprit itu juga kerap melihat sendiri ada tulisan atau grafiti di luar negeri yang bertuliskan “Free West Papua”. Di ranah dunia maya yang menjadi fokusnya, dia memperhatikan bahwa kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu dimanfaatkan oleh kelompok di luar negeri.
“Terutama akun-akun yang berafiliasi dengan kelompok itu. Narasi yang mereka bangun bahwa Indonesia itu kolonial, dan bergabungnya Papua adalah penjajahan,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar