Menteri Kominfo Rudiantara mengungkapkan sekitar 500 ribu URL (Uniform Resource Locator) atau alamat situs yang terdeteksi menyebar hoaks. Hal itu dikhawatirkan memperkeruh kondisi di Papua dan Papua Barat.
Untuk meredam konflik yang lebih luas dan lebih parah maka Pemerintah masih membatasi layanan internet di wilayah tersebut.
“Jumlahnya masih sangat tinggi. Kontennya tidak hanya berita bohong, tapi juga menghasut dan mengadu domba,” kata Rudiantara di Padang seperti dilansir dari Antara.
Sementara itu pemulihan akses internet akan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan situasi terbaru di Papua dan Papua Barat.
Saat ini, ada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua, serta 12 kabupaten di Papua Barat yang dibatasi akses internetnya.
“Menkopolhukam sudah memastikan daerah yang kondusif akan dipulihkan. Kita sudah ketemu provider untuk membahas skenario pemulihan itu,” ujarnya.
Rudi menjelaskan, saat ini sudah ada tim yang khusus bertugas memantau situasi di Papua.
Kebijakan Pemerintah membatasi layanan internet di Papua dan Papua Barat atau wilayah konflik bertujuan baik untuk membatasi penyebaran hoaks dan provokasi dari kelompok kepentingan yang ingin memanfaatkan situasi untuk memecah belah NKRI.
Sebelumnya, kerusuhan terjadi di Papua dan Papua Barat akibat aksi demonstrasi yang berakhir anarkis.
Menko Polhukam Wiranto menyebut ada upaya adu domba di tengah gelombang demonstrasi di Papua yang memanas belakangan ini. Menurutnya, adu domba itu diedarkan melalui hoaks untuk mengacaukan informasi tentang kondisi masyarakat Papua.
Wiranto mengatakan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dan Sesmenko Polhukam bertolak ke Papua untuk menemui masyarakat dan mengetahui situasi di lapangan. Dia menyebut aktivitas di Jayapura saat ini berangsur pulih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar