Jakarta - Pemerintah telah bekerja sama dengan perusahaan layanan jasa digital seperti Gojek Indonesia, Tokopedia, hingga Bukalapak untuk menjalankan program Kartu Pra Kerja. Kerja sama itu meliputi untuk pencairan insentif yang diberikan Pemerintah kepada para peserta.
Adapun, insentif yang diberikan Pemerintah kurang lebih Rp 300-Rp 500 ribu per bulan. Program Kartu Pra Kerja sendiri akan dimulai pada awal 2020 dengan anggaran sekitar Rp 1- triliun dengan target mampu mengakomodasi 2 juta masyarakat.
"Nah nanti itu PMO (project management officer) yang akan memilih kita akan bekerjasama dengan platform, berikutnya kerjasama dengan e-wallet, fintech yang ngurus e-wallet," kata Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
PMO sendiri merupakan sebuah badan yang nantinya akan mengurusi seluruh administrasi pendaftaran sekaligus pengawasan pelaksanaan program Kartu Pra Kerja. PMO sendiri nantinya akan menyalurkan para peserta kepada lembaga pelatihan dan kejuruan (LPK) sesuai dengan keterampilan yang diinginkan peserta.
Program Kartu Pra Kerja akan dilaksanakan selama dua sampai tiga bulan bagi setiap orangnya. Adapun, insentif yang diberikan Pemerintah selama pealtihan sebesar Rp 300-Rp 500 ribu per bulan. Penyalurannya insentifnya pun bisa melalui rekening perusahaan jasa layanan yang sudah terdaftar maupun e-wallet.
"Iya. Nanti ya langsung ke rekening mereka," jelas dia.
Mantan Panglima TNI AD ini mengatakan perusahaan platform digital yang digandeng pemerintah tersebut tidak meminta komisi (fee) untuk membantu program Pra Kerja.
"Dari pembicaraan pada rapat sebelumnya, platform itu tidak akan mengambil keuntungan," ungkap dia.(hek/dna)
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar