Masyarakat, eksekutif hingga legislatif menentang rencana aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus dan sejumlah organisasi massa saat pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap BEM SI tidak menggelar demo. Dia berharap tidak ada aksi saat pelantikan Jokowi. Moeldoko mengatakan pemerintah sudah berkomunikasi dengan pihak perguruan tinggi.
“Ya harapannya nggak usahlah, jangan ada demo lagi. Kita masyarakat sudah happy kondisi beginilah, jangan ada ribut terus mengganggu situasi. Kita udah komunikasikan dengan berbagai perguruan tinggi, sudahlah. Mari kita bedakan area perdebatan, jangan lagi di jalan,” ungkapnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).
“Ngapain lagi demo itu?” imbuhnya.
Sementara itu Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid meminta kebijaksanaan mahasiswa untuk tak menggelar aksi unjuk rasa pada hari pelantikan Jokowi 20 Oktober mendatang.
“Begini ya, sebagai masyarakat terpelajar dan masyarakat Pancasila hendaknya sikap itu diambil penuh hikmah dan kebijaksanaan. Bijaksana nggak ketika acara kenegaraan seperti pelantikan presiden itu, tiba-tiba ada gangguan, gangguan keamanan, gangguan demo. Kan masih banyak cara yang lain yang tidak mengganggu lalu lintas, ganggu masyarakat,” kata Jazilul kepada wartawan, Kamis (10/10).
Jazilul mengatakan, menyampaikan pendapat di muka umum memang dijamin konstitusi. Dia yakin mahasiswa bisa berpikir dewasa dan mengurungkan niat untuk turun ke jalan saat pelantikan Jokowi.
“Demonstrasi dalam demokrasi itu lumrah, cuma pakailah yang bijaksana. Cara yang arif bijaksana dan penuh khidmat. Khidmat nggak sih kalau ada acara pelantikan presiden yang dipilih mayoritas masyarakat, kemudian diganggu dengan demo? Saya yakin masyarakat Indonesia cukup dewasa, saya yakin mahasiswa Indonesia cerdas, tidak akan ditunggangi buat rusuh,” ujarnya.
Di sisi lain Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa rencana mahasiswa menggelar demo saat acara pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober mendatang tidak bijaksana karena disampaikan pada waktu yang tidak tepat, dan justru akan menganggu kamtibmas.
Sederet petinggi negara lain bakal hadir, seperti Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei, Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Wakil Presiden Tiongkok, Wang Qishan, dll.
Indonesia akan dianggap sebagai negara dengan kondisi politik tidak stabil yang kemudian berpengaruh terhadap investasi Sebab, imaji yang akan timbul adalah bahwa politik negara tidak stabil karena demo. Dan ujung-ujungnya adalah rakyat juga yang dirugikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar